Suara Pembaharu ideas 2018

Minahasa, Suarapembaharu.com - Menjelang pesta demokrasi 5 tahunan yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditanah Minahasa tahun 2018 ini, persiapan bahkan kebijakan-kebijakan baru terus bermunculan demi terselenggaranya pemilihan yang baik dan bisa menghadirkan pemimpin kabupaten Minahasa yang baik juga kedepannya. Sabtu (24-2-2018).


Saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan, Asisten I Setda Pemkab Minahasa Denny Mangala menyatakan perihal kebijakan baru mengenai aturan dan batasan bagi, Hukum tua atau kepala desa serta perangkat desa menjelang tahapan Kampanye, dalam Pilkada Minahasa 2018.

" Kita memang sudah banyak mendengar mengenai, edaran Mendagri mengenai aturan untuk ASN dalam mengikuti tahapan-tahapan Pilkda beserta sanksinya. Tapi, sama sekali belum ada yang ditujukan untuk Hukum Tua dan perangkat desa, maka pihak Pemkab Minahasa sudah menggelar pembicaraan dengan Pihak KPU Minahasa dan Panwas untuk menyikapi hal ini, karena sudah banyak hukum tua dan perangkat desa yang bertanya-tanya, " Ujarnya.

Selanjutnya, Mangala membeberkan perihal kebijakan-kebijakan baru untuk Hukum tua dan perangkat desa yang akan diterapkan pada Pilkada ditanah Toar-Lumimuut tahun 2018 ini.

" Terkait hal ini, memang sudah dibicarakan dan sudah ada solusinya. Jadi untuk Hukum tua dan perangkat desa posisinya terutama dalam acara suka duka, biasanyakan calon hadir, apakah mereka tidak bisa duduk dengan mereka? Silahkan saja, tetapi todak boleh foto selfie dengan calon yang jadir, kalau orang yang mengambil gambar tidak masalah asalkan tidak Hukum tua atau aparat desa. Selain itu saat kampanye didesa, hukum tua dan perangkat desa tidak diperbolehkan memasuki wilayah kampanye, silahkan memantau keamanan di sekitaran area kampanye, dengan catatan menggunakan harus menggunakan pakaian dinas agar memang dia bertugas sebagai hukum tua" tuturnya sembari mengatakan perihal harus adanya sikap netral dari setiap hukum tua dan perangkat desa.

Selanjutnya Mangala menambahkan, bahwa apabila hukum tua dan perangkat desa terbukti melanggar aturan maka ada sanksi yang sudah diatur oleh Undang-undang.

" Jadi jika ada Hukum tua dan perangkat desa jika terbukti melanggar aturan yang ada, itu sanksinya ada dalam undang-undnag nomor 10, yaitu Pidana Minimal 1 bulan maksimal 6 bulan. Dan jika yang bersangkutan sudah dipidana, maka sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menjabat sebagai hukum tua," ungkapnya.

Diketahui untuk mensoalisasikan hal ini, akan diadakan pertemuan bersama hukum tua dan perangakat desa, pada Senin 26-2-2018 pekan depan.

Reporter : Reidel Memah
Editor : Arham Licin

Bitung, Suarapembaharu.com - Ada yang unik saat pelaksanaan Car Free Day kali ini, dimana terlihat Ketua TP-PKK Kota Bitung Khouni Lomban Rawung menaiki angkutan umum (mikrolet) bersama pengurus TP-PKK Kota Bitung lainnya. Sabtu (24-2-2018).


"Hari ini setelah berolahraga saya mengajak beberapa pengurus TP-PKK untuk sarapan tinutuan bersama, saya pun berinisiatif untuk menggunakan mikrolet, karena selain menjadi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, naik angkot juga dapat memperkecil polusi udara dibandingkan kalau semua orang menggunakan kendaraan pribadi, " ujar bunda pemerhati lingkungan tersebut.

Lanjutnya, dia berpesan bahwa yang terpenting adalah dengan menggunakan angkutan umum dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, agar kualitas udara akan berlebih baik.

"saya juga mengimbau kepada para supir angkot untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta selalu menyediakan tempat sampah bagi para penumpang. Mari Sayangi
Bumi, bersihkan dari Sampah," tutup Rawung.

Reporter : Yaser Baginda
Editor : Arham Licin

Makassar,Suarapembaharu.com - Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM Sulsel berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan untuk Koperasi sehat dan UMKM naik kelas, seiring dengan direkomendasikan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kelas A oleh Kementerian Dalam Negeri.


Berdasarkan surat Kemendagri yang ditandatangani oleh Sumarsono selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah,Nomor: 061/1137/otda tanggal 9 Pebruari 2018 telah merekomendasikan pembentukan UPTD Kelas A Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Sulawesi Selatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, UPTD Provinsi kelas A dibentuk apabila mewadahi beban kerja yang besar,lingkup dan tugasnya meliputi 2 fungsi atau lebih pada dinas atau wilayah kerjanya lebih satu kabupaten/kota,dan jumlah kerja efektif 15000 jam per tahun.

Kehadiran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) diharapkan dapat menjadi ikon baru bagi Sulawesi Selatan dalam penciptaan wirausaha baru yang tangguh dan mandiri dengan mengembangkan kapasitas dan bisnis pelaku usaha kecil agar menjadi pelaku usaha yang tangguh, lebih fokus dan cerdas memposisikan bisnisnya menjadi lebih berdaya saing ditengah persaingan bisnis yang sangat ketat (hyper competitive).

Koordinator konsultan PLUT Sulsel, Bahrul Ulum Ilham mengatakan, pendampingan melalui PLUT-KUMKM memberikan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas persoalan yang selama ini dialami pengusaha kecil menengah.

 "Pendampingan melalui PLUT-KUMKM memberikan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM melalui pendamping bidang kelembagaan, SDM, produksi, pembiayaan dan pemasaran di Sulawesi Selatan," jelasnya, Sabtu (24-2-2018).

Di Sulsel, akan ada 7 konsultan yang siap melayani baik kepada koperasi maupun pelaku usaha.

 “Kami di PLUT Sulsel memiliki 7 konsultan yang siap memberikan layanan kepada koperasi dan UMKM untuk di jadikan sebagai sarana komunikasi dan konsultasi yang harapannya KUMKM itu memilki solusi kedepan,” tambahnya.

Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) adalah program yang diselenggarakan oleh Kemenkop dan UKM RI dalam rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM.

Di Sulawesi Selatan saat ini telah hadir 3 (tiga) gedung PLUT KUMKM,yaitu PLUT Sulsel yang berlokasi di Jl Metro Tanjung Bunga Makassar,PLUT Kota Palopo dan PLUT Kabupaten Bantaeng.

Reporter : Andreow Reza
Editor : Arham Licin

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.