Suara Pembaharu ideas 2016

Penulis : Taufan Putrev Korompot
(Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
Ketua Umum DPP IMM, Taufan Putrev Korompot
Akhir-akhir ini Makar menjadi trending topik setelah beberapa tokoh masyarakat dan aktivis senior ditangkap bertepatan dengan aksi 212, di silang monas kemarin. Mereka dituding sebagai orang yang ingin melakukan makar, dan sebagian lain katanya melanggar UU ITE.  Mereka adalah Aktivis senior seperti Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar, musisi Ahmad Dhani, sampai anak proklamator RI Rahmawati Sukarno Putri. Beberapa orang tersebut ditangkap didaerah berbeda dan langsung ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua. Sungguh Ironis, dengan dugaan Makar dan pelanggaran UU ITE, mereka Langsung ditahan, sementara tersangka penistaaan agama masih bebas, pengemplang BLBI, dan otak intelektual Century masih misteri.

Makar menjadi trending topic, setelah bosan diskusi tentang mahar.

Makar diatur dalam KUHP, pasal 104, 106, dan 107. Dalam KUHP makar dapat berarti upaya jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,  ataupun upaya untuk mengambil alih suatu wilayah, serta memisahkan diri dari NKRI. Pelakunya bisa dihukum seumur hidup. Namun Tak ada yang bisa menjelaskan apa dasarnya sehingga yang akan dilakukan oleh para aktivis senior, ataupun tokoh masyarakat layaknya Rahmawati Sukarno Putri disebut sebagai Makar atau pemufakatan jahat.

Sikap yang sama yang kami sampaikan disaat konferensi pers, bahwa tak ada indikasi Makar di Republik ini. Termasuk tuduhan terhadap Tokoh-tokoh dan aktivis senior yang ditahan. Nasionalisme mereka tak diragukan lagi. Tak ada pasukan khusus yang dilatih mengangkat senjata, berperang melawan TNI untuk menggulingkan kekuasaan yang sah, tidak ada usaha untuk merebut kekuasaan ditangan Presiden Atau merebut sebagian wilayah di RI. Senjata yang mereka miliki hanyalah semangat dan senjata ilmu, dengan tujuan yang Konstitusional, dan strategi gerakan yang konstitusional, dengan mendatangi DPR/MPR, untuk menyatakan pendapat tentang perlunya kembali ke UUD 1945 yang asli. Apakah menyatakan pendapat adalah makar, mendatangi DPR/MPR adalah Makar? Bukankah Reformasi 1998, saat Mahasiswa menduduki DPR/MPR mengkritik orba apa itu disebut Makar? Apa hasil reformasi hari ini adalah hasil Makar? Pertanyaan seperti ini harus dijawab dengan akal sehat.

Sebaliknya Penangkapan dan penahanan terhadap aktivis dan tokoh masyarakat bertepatan dengan aksi 212 adalah merupakan sikap anti kritik pemerintah, sikap kesewenang-wenangan rezim dan ini menandakan bahwa institusi pemerintah sudah mulai tidak menginginkan adanya inteprupsi dari akal yang waras untuk membangun bangsa yang lebih maju. Mungkin saja pemerintahan yang berkuasa sekarang ingin mewarisi gigantisme kekuasaan orde baru dalam bentuk neo-orba. Dan ini bahaya, karena yang dipakai untuk melegitimasi tindakan itu adalah UU. Sebagaimana yang dikatakan Kahlil Gibran, Inilah titik awal kematian sebuah bangsa.

Gerakan selamatkan NKRI yang bercita-cita kembali ke UUD 1945, adalah gerakan yang mulia. Lepas dari pro dan kontra, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, serta mungkin butuh diskusi panjang jika Indonesia kembali ke UUD 1945. Namun dapat disimpulkan bahwa gerakan selamatkan NKRI mengandung spirit perubahan, akumulasi kekecewaan akibat liberalisasi di segala lini, menggunakan regulasi dan kebijakan pemerintah untuk memuluskan agenda-agenda neoliberal di RI. Pemerintah hanya menjadi sekuriti, satpam, untuk kepentingan para pemilik modal, baik asing ataupun kapitalis dalam negeri. Indonesia semakin kehilangan kedaulatan nya.

Apakah yang dimaksud dengan Makar

Makar secara istilah adalah penggulingan pemerintahan, atau kekuasaan. Namun jika dipahami secara utuh, Makar telah terjadi di Indonesia sejak lama. Menurut KBBI, Makar adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pemufakatan jahat dapat diartikan sebagai Makar. Maka upaya untuk membajak demokrasi, dapat dikatakan sebagai makar terhadap kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia bukan berdasarkan atas kedaulatan rakyat, tapi berdasarkan kekuatan uang. Demokrasi dibajak pemilik modal. Demokrasi di Indonesia sangat liberal, bahkan Lebih liberal daripada Negara barat, nenek moyang nya demokrasi itu sendiri. Demokrasi Indonesia hanya berkutat pada prosedural semata, kehilangan nilai substansial. Egalite, Fraternite, dan Liberti, masih sebatas mimpi.  Demokrasi di bangsa ini, dinikmati oleh orang-orang yang tidak paham tentang demokrasi itu sendiri. Sementara orang-orang yang demokratis terpinggirkan. ‘Demokrasi tanpa kaum Demokrat’ kata buku nya Fazlur Rahman.

Selanjutnya, pemufakatan jahat untuk menguasai ekonomi bangsa juga bisa dikatakan makar ekonomi. Kekuasaan ekonomi yang seharusnya dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, diambil-alih oleh para corporate kapitalis dan state kapitalis. Bumi air dan kekayaan alam di Indonesia, untuk kepentingan sebagian kecil kelompok saja, jembatan dari negara-negara adidaya untuk memenuhi dapur pendapatan negara-negara asing. Sementara rakyat Indonesia jadi kuli di negeri sendiri. Sebut saja Migas, yang hampir 90% dikuasai asing. Bahkan air diprivatisasi. Produksi air bersih yang dikelola pemerintah, jauh dibawah produksi air kemasan yang dikuasai kapitalis asing. Kondisi ini juga tidak diimbangi dengan industrialisasi. Tidak ada brands produk RI yang mampu bersaing di pasar global. Benarlah apa yang dikatakan Menteri BAPPENAS, Bambang Brodjonegoro, bahwa kondisi ekonomi Indonesia hari ini, sama dengan kondisi bangsa Indonesia dizaman penjajahan.

Oleh karena itu, daripada menghabiskan energi menangkap dan menahan para aktivis dan tokoh masyarakat yang kritis ini Dengan tudingan Makar dan pemufakatan jahat yang tak berdasar, lebih baik pemerintah mengantisipasi bahkan melawan Makar ekonomi dan politik yang dilakukan oleh para neo-mperialis dan neo-kolonialis. Jika tidak, maka hanya ada dua kemungkinan, pertama Nasionalisme pemerintah RI lemah, kedua, bagian dari pelaku pemufakatan jahat atau Makar ekonomi dan politik di Bangsa Indonesia.

Aku harus bersikap tenang walaupun takut, untuk membuat semua orang tidak takut
(Munir Said Thalib)

8 Desember 1964, di Malang Jawa Timur, pasangan Said Thalib dan Jamilah melahirkan putranya keenam bernama lengkap Munir Said Thalib. Seorang yang dimasa hidupnya dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia, sosok pemberani dalam membongkar praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, terutama terkait kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan aparat militer. Karena keberaniannya lah, Ia kemudian dinobatkan sebagai Man of The Year versi majalah Ummat tahun 1998. Setelah sebelumnya ia juga mendapat penghargaan Yap Thiam Hien atas keberaniannya membela hak kaum buruh 1998, peraih penghargaan Right Livelihood Award 2000 atas pengabdiannya dibidang kemajuan HAM dan kontrol sipil terhadap militer, Munir juga meraih penghargaan Mandanjeet Singh Prize, UNESCO, untuk kiprahnya mempromosikan Toleransi dan Anti-Kekerasan tahun 2000 dan merupakan Satu dari seratus tokoh Indonesia abad XX, majalah Forum Keadilan.
Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib
Munir ternyata sejak kecil telah terlihat memiliki sifat pekerja keras, terutama setelah ayahnya meninggal dunia. Hal itu bisa dilihat saat dirinya sempat bekerja di perusahaan persewaan sound system, kemudian membuat serta menjual antena UHF, menjual sepatu, dan menjual parabola yang kemudian dipasang di halaman gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sosok Munir di masa hidupnya memang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia, Ia juga dikenal aktif membela mereka yang dianggap tertindas. Tapi sayang, hidupnya tidak berlangsung lama dan harus berakhir tragis di Umur 39 Tahun karena dibunuh dengan cara diracun ketika berada dalam pesawat udara menuju Amsterdam, Belanda.

Tapi sosok Munir seakan tidak mati muda bagi bangsa Indonesia dan juga dunia, karena Munir dianggap sebagai ikon pejuang hak asasi manusia (HAM) yang semangatnya terus hidup. Bahkan di Malang, rumah masa kecil Munir, atau yang kini dikenal sebagai Omah Munir digunakan sebagai Museum Keadilan dan HAM. Omah Munir ini memberikan pendidikan publik atas kesadaran tentang hak asasi manusia. Pengurus Omah Munir juga berupaya mendekati sekolah-sekolah agar mau mengunjungi tempat tersebut untuk belajar bersama dan berharap dari Omah Munir, gaung keadilan akan terus bergema.

Masa hidup Munir memang didedikasikan untuk memperjuangkan HAM dan melawan berbagai penindasan. Walau memiliki tubuh yang kerempeng, Munir tidak pernah takut memperjuangkan HAM. Ia pun berani melawan Komando Daerah Militer V Brawijaya untuk memperjuangkan kasus kematian Marsinah, aktivis buruh PT CPS Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan mati. Ia juga berani menyelidiki kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada masa reformasi 1997-1998. Dan sederet kasus pelanggaran HAM, seperti penembakan mahasiswa di Semanggi (1998-1999) hingga pelanggaran HAM masa referendum Timor Timur (1999) tidak lepas darinya dan menjadi catatan sejarah atas perjuangan Munir.

Hari dimana Munir meninggal dunia yakni 7 Desember 2004, terus diperingati sebagai  momen untuk meneguhkan komitmen generasi muda berikutnya agar turut serta memperjuangkan HAM di Indonesia, walau disatu sisi isu HAM di Indonesia belum dianggap seksi. Tapi, perjuangan Munir dan juga aktivis HAM lainnya terus mendapat simpati banyak orang termasuk para seniman untuk ikut berjuang, minimal melalui jalur seni yang mereka geluti. Bahkan dalam Peringatan 10 Tahun Munir meninggal tahun 2014, para musisi besar yakni Melani Subono, Glenn Fredly, Abdee Slank, serta Happy Salma ikut terlibat dalam pemutaran film karyanya berjudul Kamis 300 dan 31 stasiun radio di Indonesia ikut menyiarkan perayaan kematian Munir secara serentak.

Seniman Yogyakarta, Butet Kertaradjasa juga menawarkan diri untuk ikut membacakan monolog berjudul "Aku Pembunuh Munir". Sementara dari kalangan sineas, Riri Riza, Mira Lesmana, Angga Dwisasongko, dan Nia Dinata ikut menggelar diskusi tentang film sebagai media pengungkap kebenaran dan melawan lupa.

Tulisan ini di olah dari berbagai sumber

Bitung, suarapembaharu.com - Dari hasil proses penyidikan unit PPA Satuan Reskrim Polres Bitung terkait kasus cabul terhadap Melati (11 tahun) bukan nama sebenarnya, seorang siswi SD warga Kelurahan Wangurer Barat, akhirnya menetapkan MR sang kakek dan (SA) Istri sang kakek sebagai tersangka.
Sang Nenek saat diinterogasi unit PPA Satuan Reskrim Polres Bitung
Dari hasil keterangan yang didapat wartawan suarapembaharu.com. Sang nenek ternyata dengan tega ikut terlibat membantu dalam kasus pencabulan tersebut, dengan alasan jika tak mengikuti perintah sang kakek akan ditinggalkan.

"Saya sudah tidak bisa lagi melayani sang kakek untuk urusan yang satu itu. Saya hanya bisa menuruti perintah kakek, karena kalau tidak dituruti kakek akan meninggalkan saya dan menikah dengan perempuan lain," cerita sang Nenek.

Dari hasil interogasi penyidik, korban bercerita awalnya saat sedang bermain, nenek (istri dari kakek) datang dan mengajak Melati ke rumahnya. Tanpa curiga, Melati seorang gadis kecil lugu yang tak tau apa-apa pun langsung mengikuti sang nenek ke rumahnya

"Mari Jo Pigi Ba Ubah Pa Opa, (Ayo Pergi Berobat Ke Kakek, red)," ucap Melati.

Setibanya di rumah, sang kakek bejat langsung membawa korban ke dalam kamar dan memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, sedangkan sang nenek menunggunya di kursi yang berada diluar kamar.
Sang Nenek saat diinterogasi unit PPA Satuan Reskrim Polres Bitung
Setelah selesai melampiaskan nafsu bejatnya, sang kakek mengancam korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Dan Melati pun keluar dari dalam kamar dan diberikan uang Rp50 ribu oleh sang nenek. Kejadia kedua terjadi pada tanggal 5 Desember 2016 dengan modus dan tempat yang sama, yang berbeda korban dibelikan perlengkapan sekolah dan uang Rp. 100.000,- kakek dan nenek.

Kakek pun dijerat dengan hukumna pasal 81 ayat (1) dan (2) subsider pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara sedangkan sang nenek dijerat dengan pasal 81 ayat (1) dan (2) subsider pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 thn 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 56 KUHP karena turut membantu sang kakek dalam melakukan perbuatan bejatnya. (Yaser)

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.