Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta, suarapembaharu.com -Menyambut putaran kedua Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017, Relawan Matahari Jakarta (RMJ) kembali menggelar aksi edukasi bagi warga DKI Jakarta.
Ketua RMJ, Supriadi Djae

RMJ yang notabene adalah para aktivis Muhammadiyah menggelar acara pengajian di Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (23/3). Acara ini dihadiri ratusan warga sekitar yang mayoritas merupakan kader dan simpatisan Muhammadiyah. ‎

Ustadz Maulana Ishak didaulat sebagai penceramah dalam acara yang digelar di dekat Kampus Universitas Prof. Dr Hamka (Uhamka) Pasar Rebo. Ia secara mengajak warga DKI Jakarta untuk saling hormat menghormati dalam kehidupan sosial.

"Jangan gara-gara pilgub, ibu-ibu jadi mudah mengkafirkan, mudah membenci, mudah marah sama tetangga. Ingat ibu-ibu kita besok itu cuma pilih gubernur. Jadi pilih yang berpengalaman, bersih, dan kerjanya nyata," ujar Ustadz Maulana.

Sementara itu Ketua RMJ Supriadi Djae menilai bahwa pihaknya sudah secara konsisten menggelar pengajian ini sejak RMJ berdiri tahun lalu. Acara edukasi digelar karena RMJ bertekad mengharuskan kampanye hitam yang membodohkan publik. Terutama, isu SARA yang sangat mengancam keutuhan NKRI.

"Jadi kami bukan lahir pragmatis di putaran dua, seperti relawan yang lain. Kami ada sejak putaran pertama dan konsisten melawan isu SARA di Pilgub DKI," ujar aktivis Pemuda Muhammadiyah itu.‎

Lebih lanjut, Supriadi menyebut bahwa acara pengajian ini masih akan dilakukan di 15 titik di wilayah DKI Jakarta. ‎

‎"Dan titik-titik itu merupakan daerah basis warga Muhammadiyah di Jakarta," pungkas mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.

RMJ merupakan kumpulan aktivis Muhammadiyah yang pada Pilgub DKI 2017 ini menyatakan mendukung petahana untuk kembali melanjutkan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat Jakarta




Sahrul Setiawan

Manado, suarapembaharu.com - Kedatangan pengurus Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita) Sulawesi Utara (Sulut) ke markas Kodim 1309/Manado, Kamis (23/3) disambut baik, Komandan Kodim (Dandim) 1309/Manado Letkol Arm Johanes Toar Pioh, S.Ip M.Si.

Foto bersama Pengurus Gempita Sulut bersama Dandim 1309/Manado Letkol Arm Johanes Toar Pioh, S.Ip M.Si
Kehadiran pengurus Gempita Sulut pun dalam rangka bersinergi dengan pihak TNI untuk mensukseskan program Kementerian Pertanian RI dalam rangka swasembada pangan khususnya tanaman jagung, sekaligus meminta kesediaan Dandim 1309/Manado Letkol Arm Johanes Toar Pioh sebagai Pembina Gempita Sulut.

Letkol Arm Johanes Toar Pioh, S.Ip M.Si pun menyampaikan, kami mendukungan apa yang menjadi program Kementerian Pertanian dengan melibatkan pemuda untuk bersama-sama mensejahterakan petani apalagi bisa bermanfaat bagi petani Sulut khususnya petani di Kota Manado.

"Program ini sangat baik, apalagi tujuan dari Gempita semata-mata untuk mensejahterahkan petani. Adapun tentang Pelantikan Gempita, nantinya, Saya (Dadim-red) juga akan mengirimkan para Babinsa untuk bersama-sama dalam proses pelantikan," ujar Dede sapaan akrab Dandim 1309/Manado.
Pengurus Gempita Sulut saat berdiskusi bersama Dandim 1309/Manado Letkol Arm Johanes Toar Pioh, S.Ip M.Si
Dirinya juga meminta kepada Gempita agar bisa aktif dalam program menggarap lahan tidur agar tujuan utama untuk mensejahterakan para petani dapat terwujud dengan baik.

"Yang ada di Gempita harus menjalankan program ini dengan baik, karena manfaat sosialnya sangat besar bagi masyarakat, dan Kami juga siap bersama-sama dengan Gempita demi terwujudnya Swasembada Pangan demi kemajuan petani," harap Letkol Arm Toar Pioh.
Dandim 1309/Manado Letkol Arm Johanes Toar Pioh, S.Ip M.Si saat berbicang dengan
Ketua Gempita Sulut, Moch Syahrul HS
Semantara itu, Ketua Gempita Sulawesi Utara Moch Syahrul HS saat ditemui usai audensi dengan Dandim mengatakan, Gempita Sulut akan melaksanakan Pelantikan kepengurus, Sabtu (25/3) di Aula Dinas Pertanian Sulawesi Utara, selesai pelantikan akan dilanjutkan dengan acara workshop. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Gempita di lapangan tadi sudah kami koordinasikan dengan Dandim.

"Kami bersyukur, program Gempita mendapat sambutan dan suport baik dari Dandim. selesai pelantikan kami akan langsung aksi dengan menggarap lahan tidur seluas 7 hektare yang berada di wilayah Pandu. Berikutnya akan terus bergerak sampai 72.000 hektare lahan yang bisa difungsikan. Kami juga telah berkordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara terkait besar lahan yang akan digarap nantinya," ucap Syahrul.

Ibrahim Hinta

Penulis : Fajlurrahman Jurdi (Dosen Fakultas Hukum Unhas)
Fajlurrahman Jurdi
Jeffrey A. Winters (2011) sudah mengingatkan sejak awal soal demokrasi Indonesia yang tidak di dukung oleh mentalitas aktor yang baik. Ia bahkan dengan yakin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling demokratis di kawasan Asia, tetapi sekaligus paling korup. Pernyataan yang kontradiktif, namun bila dilihat dan ditelaah, mengandung kebenaran faktual.

Secara umum, demokrasi Indonesia menghadapi turbulensi berkepanjangan, bahkan tidak ada upaya untuk menata ke arah yang lebih baik menuju demokrasi substansial. Para ahli dan aktor politik sulit memastikan arah demokrasi yang kompatible dengan sistem pemerintahan yang baik. Kampanye clean and good governance, clean birrocratic yang disertai dengan reformasi birokrasi secara serentak di berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah,  transparansi, akuntabilitas publik dan jargon partisipasi publik hanyalah omong kosong tak berujung.

Proyek-proyek untuk mendorong pemerintahan yang demokratis tak pernah tuntas dan tak pernah sampai pada akar persoalan. Proyek itu hanya sebatas gincu kekuasaan, nyanyian dusta, cerita bohong dan tipuan halus untuk menenangkan emosi rakyat agar terus-menerus terkendali di bawah panji hegemoni yang “didendangkan” tanpa batas waktu. Sebagai rakyat, kita hidup di bawah “terror” kebohongan tanpa henti.

Sejak awal saya tidak pernah melihat adanya “secuil mangkuk” demokrasi bersendawa dengan bangsa ini sejak Orde Baru roboh dalam kepingan-kepingan tak berbentuk. Setiap orang menduga bahwa kepergian orde yang telah renta itu sekaligus mengakhiri fase kekuasaan yang dipimpin oleh oligarki tunggal berwatak “fasis”. Meskipun pada akhirnya sang fuhrer dari rezim berusia lama itu, Soeharto, dipuja kembali oleh mereka yang dulu sebagian mengutuknya.

Kini bukan lagi oligarki tunggal yang berkuasa, tapi distribusi oligarki sudah sampai pada titik-titik yang paling kecil. Habitual oligarki membentuk dinding, menciptakan sekat dan saling menerkam di antara mereka. Oligarki yang berkuasa dalam tubuh demokrasi yang makin terkoyak saat ini, tak punya pendirian politik, karena hanya mengandalkan basis material. Orang-orang yang berada pada posisi ultra kaya, dapat dengan mudah mengendalikan kekuasaan, membeli birokrasi, membajak hukum dan menipu publik dengan media bayaran.

Dengan harta yang mereka punya, partai politik menjadi tempat berlindung yang paling baik, karena secara langsung atau tidak, ia akan menjadi pemimpin oligarki. Dalam konteks ini, sang oligark dengan leluasa menekan para “pesuruh” nya untuk menumpulkan sumber daya material yang banyak guna membiayai “pasukan” dan menyelamatkan bisnisnya.

Oligarki pasca orde baru adalah “para penjarah” yang pekerjaannya mengintip peluang dan kemungkinan membajak asset negara guna kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Sejak kasus Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Politik dan para menteri dalam kabinet pemerintahan Yudhoyono periode kedua, ada semacam radikalisme kejahatan kekuasaan yang mereka lakukan. Kekayaan dan sumber harta mereka, secara umum berasal dari “rampasan” terhadap asset negara. Kasus mega-korupsi hambalang telah menyeret nama-nama beken dan tentu saja mereka adalah lapisan pertama dan kedua dalam barisan oligarki dari kelompok dan basis partai yang berbeda.

Penjarahan oligarki itu kembali lagi. E-KTP, proyek maha dahsyat, dengan anggaran Rp. 5,9 Trilyun dicuri secara kolektif oleh para oligark yang dipilih dalam sistem politik demokrasi. Mereka yang terpilih dari hasil pemilu 2009, sebagian terpilih lagi di periode pemilu 2014 serta ada yang menjadi gubernur dan menteri, adalah merupakan “kutu busuk” demokrasi. Hal ini memperkuat kembali tesis Winters, bahwa Indonesia mengidap cita rasa “criminal democracy”.

Dalam demokrasi kriminal, oligark menjadi “pemuja demokrasi palsu”. Mereka menjadi juru bicara yang paling otoritatif bagi kelangsungan demokrasi prosedural sebagaimana yang telah dituntut oleh para pendakwa-nya, seperti Robert A. Dahl, (1989, 1998, 1971, 1982), Philippe Schmitter (1991, 2013) atau Schumpeter (1942) yang bahkan melihat demokrasi hanya sebatas metode politik, mekanisme pemilihan dan seterusnya.

Kejahatan politik yang dilakukan oleh para oligark lintas partai atas mega proyek E-KTP yang merugikan keuangan negara RP.2,3 Trilyun itu, menunjukan betapa kekuasaan makin menunjukan radikalitas-nya dalam melakukan kejahatan, dan yang pasti “menodai” tuntutan demokrasi substantif. Meskipun dikembalikan Rp. 250 Milyar, kerugian negara yang tidak kecil itu mengakibatkan robohnya moralitas demokrasi dan identitas kependudukan yang sedianya menjadi pra kondisi E-Voting dalam Pemilu, mangkrak total ditengah jalan.

Akibat bancakan mereka, program E-KTP yang tidak kelar hingga kini, merupakan “dosa politik” dan “dosa financial” yang tak tertangguhkan. Mereka yang mencurinya, adalah anak “haram” demokrasi yang tak termaafkan. Saya berharap, mereka diberi hukuman atas dosa-dosanya, agar menjadi pelajaran bagi yang lain, dan supaya mereka bisa belajar, bahwa seharusnya kesalahan orang terdahulu, tidak mereka ulangi lagi.

Wallahu a’lam bishowab.

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.