Suara Pembaharu ideas 2017

Kendari, Suarapembaharu.com- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Kendari, Sulawesi Tenggara, bekerja sama dengan Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Sultra menargetkan 10.000 petani akan didaftar sebagai peserta baru.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, La Uno, usai menggelar rapat koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Gempita Sultra, di Kendari, Jumat (22-09-2017) mengatakan pendaftaran serentak dengan jumlah tersebut untuk meraih rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) dalam hal pendaftaran kepesertaan pekerja bukan penerima upah.

"Kami menargetkan untuk 10.000 orang secara serentak terdaftar, kami mau pecahkan rekor sebelumnya di Makassar sekitar 7.500 orang," kata La Uno.

La Uno mengatakan, yang menfasilitasi para petani untuk didaftar tersebut adalah Gempita yang ada di masing-masing kabupaten kota sebagai tindak lanjut dari kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Gempita Sultra terkait kepesertaan yang telah diteken beberapa waktu lalu.

"Gempita ini memiliki anggota petani binaan, mereka itulah yang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Menurut La Uno, para petani yang akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut nantinya akan menerima dua program layanan jaminan yakni layanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

"Kami akan intens berkoordinasi dengan Gempita Sultra agar target kita sebelum 28 Oktober 2017 sudah bisa capai 10.000," katanya.

Disebutkan, besaran iuran yang akan dibayarkan nantinya per kepala adalah Rp16.800 per bulan, namun hak dan keutungan yang didapatkan sama seperti pekerja formal atau penerima upah lainnya.

Ketua Korwil Gempita Sultra Rustam, mengatakan pihaknya akan menggerakan seluruh tim yang ada di daerah untuk mengambil data-data sebagai syarat kepesertaan agar target rekor itu dapat tercapai.

"Petani yang tergabung dalam Gempita Sultra mencapai 20.000 orang. Harapan kita untuk tahap awal maka setengah dari jumlah itu akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Editor : Arham Licin

Jakarta, Suarapembaharu.com-Kebijakan pangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak hanya mendorong peningkatan produksi dan menjamin ketersediaan pangan strategis. Akan tetapi berhasil juga meningkatkan kinerja perdagangan komoditas pertanian, yang pada gilirannya turut mensejahterakan petani.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi mengatakan kinerja perdagangan komoditas pertanian, terlihat dari neraca atau selisih nilai ekspor dengan impor.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor komoditas pertanian bulan Januari hingga Agustus 2017 mencapai USD 22,18 miliar, sedangkan nilai impor hanya USD 11,20 miliar, sehingga surplus USD 10,98 miliar.  Surplusnya ini naik 101 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2016 yang hanya surplus USD 5,46 miliar.

“Dengan data ini, kebijakan Menteri Pertanian yang strategis utamanya kebijakan pengendalian rekomendasi impor dan mendorong ekspor sudah on the right track dalam meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Ekspor kopi, karet, kelapa sawit, kelapa, pala, lada, kacang hijau, nanas, dan lainnya naik signifikan,”  demikian kata Suwandi di Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Suwandi menegaskan sejak Januari tahun 2016 hingga Agustus 2017 tidak ada impor beras medium, cabai segar dan bawang merah konsumsi. Kementan pun berhasil meningkatkan produksi jagung sehingga impor jagung di tahun 2016 turun 62 persen dan sejak Januari hingga Agustus 2017 ini tidak ada impor jagung pakan ternak.

“Perlu dicermati, adapun impor beras di awal tahun 2016 kemarin merupakan luncuran dari sebagian kontrak impor beras BULOG tahun 2015. Kemudian di tahun 2017, yang diimpor bukanlah beras konsumsi jenis medium, akan tetapi merupakan jenis menir sebagai bahan industri,” tegas dia.

Menurut Suwandi, ini membuktikan sejak 2016 sudah swasembada beras karena konsumsi beras 100 persen dari produksi sendiri dan tidak ada impor beras medium yang dikonsumsi masyakarat luas. Sesuai data BPS, impor beras Januari hingga Agustus 2017 sebesar 191 ribu ton. Impor tersebut bukan beras medium, tetapi beras pecah 100% (menir) sebesar 187 ribu ton dan sisanya berupa benih dan beras termasuk beras khusus.

Untuk itu, Suwandi menilai ekspor-impor beras khusus jenis tertentu ini wajar dalam perdagangan dunia karena tidak diproduksi di dalam negeri. Indonesia pun juga sudah ekspor beras merah, beras hitam, beras organik dan lainnya.

Sementara itu, sambungnya, jagung yang diimpor di tahun 2017 sebesar 290 ribu ton ini bukan merupakan jagung pipil untuk kebutuhan pakan ternak. Akan tetapi merupakan jagung untuk bahan pemanis sweetener dan gluten  pada industri makanan dan minuman. Artinya sudah swasembada jagung karena seluruh kebutuhan jagung pakan ternak sudah diproduksi sendiri.

"Ke depan, Kementan sudah meminta kepada Kementerian terkait bahwa impor bahan baku penolong industri yang berasal dari padi, jagung, kedelai dan ubi kayu ke depan agar dapat diatur melalui rekomendasi dari Kementan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi petani dan produk pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga petani lebih sejahtera," pungkas Suwandi.

Editor : Arham Licin

Bitung, sauarapembaharu.com - Satuan Reskrim Polres Bitung tetapkan status tersangka terhadap lelaki yang berinisial JJ alias Opo (24) atas kasus penipuan terhadap salah satu kontraktor warga Kota Surabaya.


Penipuan tersebut dilakukan Opo terhadap korban dengan modus mengiming-imingi korban dengan tender proyek pembangunan di Kota Bitung.

Namun untuk memperlancar proyek tersebut Opo meminta uang kepada korban dengan dalih uang tersebut akan diserahkan kepada oknum pejabat yang ada di Pemkot Bitung.

Untuk meyakinkan korban Opo mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan beberapa pejabat tertinggi di jajaran Pemkot Bitung, sehingga korban termakan tipu muslihat dan menyerahkan uang puluhan juta rupia.

Kapolres Bitung AKBP Philemon Ginting lewat kasubbag Humas Polres Bitung AKP Idris Musa membenarkan adanya kasus tersebut.

"Kasus tersebut akan terus kita dalami karena tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lain akibat perbuatan tersangka," jelasnya.

Sementara itu Walikota Bitung Maximilian J Lomban, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dalam rangka Penetapan Rancangan Daerah tentang Pembentukan Perusahan Umum (PUD) memberikan pernyataan bahwa tidak perna ada pejabat yang selama ini sebagai perantara untuk memuluskan proyek.

"Saya dukung pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini, muda-mudahan orang seperti itu mendapat efek jera," tutur Lomban, Jumat (22-09-2017).

Reporter : Yaser Baginda
Editor     : Arham Licin

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.