Suara Pembaharu ideas 2017

Bitung, Suarapembaharu.com - Dua persoalan yang selama ini dikeluhkan warga Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Yakni menjamurnya tambang galian c illegal dan kerusakan parah di ruas jalan antara Kelurahan Kumersot dan Keluarahan Apela sepertinya sengaja dibiarkan oleh Pemkot Bitung dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUPR) , meskipun kedua bidang ini menjadi domain Pemprov Sulut.

"Setiap kali ditanya tentang permasalahan ini, jawaban paling gampang yaitu ini merupakan tanggung jawab Pemprov Sulut. Bagi kami jawaban seperti itu adalah jawaban yang sangat tidak populis dan menyakiti hati warga yang merasakan dampak dari dua persoalan ini. Meskipun benar ini menjadi kewenangan pemprov tapi Pemkot Bitung harus tetap mengedepankan asas kepentingan umum untuk terus berkoordinasi secara serius dan intens sampai ada penyelesaian. Jangan ada kesan melempar tanggung jawab, sebab masyarakat ranowulu itu wilayah kerjanya pemkot bitung," jelas Ketua LPM Kecamatan Ranowulu Henry Roy Somba, Jum'at (26-5-2017).

Menurut Somba, kedua institusi sudah berkoordinasi namun sampai hari ini kedua persoalan dimaksud belum kunjung terselesaikan.

"Jangan membohongi masyarakat. kami juga berharap kepada anggota DPRD Provinsi dapil Bitung-Minut untuk turun dan melihat masalah masyarakat yang ada di dapil. Jangan nanti saat kampanye baru aktif turun kebawah," jelasnya lagi.

Seperti diketahui, sebagian besar wilayah Kecamatan Ranowulu adalah hulu sungai dan sumber mata air ke kota. Bila terjadi eksploitasi besar-besaran maka warga di kota Bitung pada umumnya yang akan menderita nanti.

"Cukuplah banjir  dan longsor awal 2017 menjadi cambuk bagi kita, " Jelasnya.

Sedangkan akses jalan Kumersot-Apela yang rusak parah sangat mengganggu warga dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Bila terjadi kecelakaan, warga bisa menuntut pemerintah melalui "class action" sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

" Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi ke pemprov sekaligus mengecek apa benar Pemkot Bitung lewat dinas terkait telah berkoordinasi secara intens. Bila tidak, maka pimpinan DLH & PUTR lebih baik mundur saja karena masih banyak yang mau kerja lebih baik lagi. jangan kinerja buruk anda membuat malu pimpinan anda dalam hal ini Wali kota dan Wakil Wali kota Bitung.

Reporter : Yaser Baginda
Editor : Arham Licin

Bitung, suarapembaharu.com - Proyek reklamasi yang diduga tanpa izin lingkungan di pantai Wangurer Barat kecamatan Madidir dibantah keras oleh Kadis Pekerjaan Umum (PU) Rudy Theno.


Menurutnya, itu bukan reklamasi pantai akan tetapi hanya pembuatan talud penahan ombak dengan menimbun pantai sekitar 28 Meter ke laut, karena selama ini masyarakat sekitar sudah mengeluhkan belum adanya tanggul untuk mengamankan pemukiman mereka.

"Masyarakat sekitar sudah khawatir, kalau talud penahan ombak tidak dibangun pemukiman mereka di wilayah yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tersebut dapat terancam abrasi, dan namanya proyek dari pemerintah kota tak harus ada izin lingkungan" kata Theno.

Sementara itu berbeda dengan Rudy Theno, Kadis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jefry Sondakh saat dikonfirmasi membeberkan, namanya timbun pantai itu merupakan salah satu reklamasi.

"Setiap reklamasi harus memiliki izin lingkungan dari DLH, akan tetapi izin tersebut diberikan oleh DLH Provinsi seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)," jelas Sondakh, Jumat (26-05-2017).

Reporter : Yaser Baginda
Editor     :  Arham Licin

Jakarta, Suarapembaharu.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah , berduka dengan tindakan biadab teror Kampung Melayu, kami berdoa semoga korban yang meninggal dunia Husnul Khotimah dan keluarganya bersabar. Meminta aparatur untuk mengusut tuntas dan jujur siapa dibalik pelaku teror tersebut. Dan, menghimbau semua pihak untuk tidak mengaitkan bom kampung Melayu dengan agama tertentu, teror tidak memiliki agama, tidak ada agama yang mengajarkan teror, apalagi membunuh orang lain yang tidak bersalah.

"Saya ingin mengetuk nurani siapa pun dalang terorisme selama ini di Indonesia, saya memohon dengan sangat hentikan praktik "ternak teroris" yang mengancam kehidupan dan keadaban Indonesia, yang berdampak terhadap Kehidupan Anak bangsa dipenuhi praktik saling curiga dan ketertakutan.

"Sekali lagi, saya memohon, Siapa pun kalian, Mohon stop "ternak teroris," jelas Dahnil Anzar Simanjuntak, Kamis (25-5-2017).

Editor: Arham Licin

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.