Suara Pembaharu ideas 2018

Habib Bahar Bin Smith. #Ist
Suarapembaharu.com - Polda Jawa Barat (Jabar) menahan Habib Bahar bin Smith dugaan kasus penganiayaan anak. Surat penahanan sudah keluar. Sementara ini, dia ditahan di ruang tahanan Direktorat Reskrimum Mapolda Jabar.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Habib Bahar Bin Smith, Sugito Atmo Prawiro, dilansir dari iNews.id, Selasa (18/12/2018) malam.

Namun, kuasa hukum Habib Bahar Bin Smith belum mengetahui alasan polisi menahan kliennya.

"Alasannya saya belum tau. Karena, saat melakukan penangkapan, dirinya sedang tidak mendampingi pendiri Ponpes Tajul Alawiyin," ujar dia.

Sementara itu, Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, membenarkan adanya penahanan terhadap Habib Bahar. Penahanan ini dilakukan kata Kapolda, untuk memudahkan proses hukum.

"Habib Bahar sudah terbukti menganiaya (korban)," kata Maryoto di Mapolda Jabar.

Lanjut Kapolda, bukan hanya Habib Bahar. Pihaknya juga menetapkan lima tersangka lainnya dengan kasus serupa.

Sebelumnya, Habib Bahar dan beberapa orang lainnya diduga melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap MHU (17) dan JA (18). Penganiayaan tersebut terjadi di sebuah pesantren Kampung Kemang, Bogor pada Sabtu, 1 Desember sekitar pukul 11.00 WIB.

Polisi kemudian sempat melakukan pemeriksaan terhadap Habib Bahar terkait dugaan kasus penganiayaan tersebut.(***)

Bitung, suarapembaharu.com - Pernyataan Wali Kota Bitung Max Lomban terkait turunnya hasil produksi ikan hingga tutupnya sejumlah perusahaan ikan besar di Kota Bitung dituding tak mendasar.



Sebab berbanding terbalik dengan data hasil produksi ikan milik Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kota Bitung.

Melalui salah satu media nasional, Kepala PPS Henry Batubara secara tidak langsung membantah klaim Max Lomban itu. Menurutnya, aktivitas perikanan di Kota Bitung laju pesat di kalangan nelayan lokal sehingga isu yang diumbar sejumlah pihak lain terkait pasokan ikan dari nelayan ke perusahaan ikan besar terbilang kecil tak akurat.

"Terkait isu 4 pabrik ditutup di Bitung dengan alasan kekurangan ikan, menurut saya itu tidak tepat. Secara umum industri masih beroperasi dan hanya ada 1 UPI saja di Bitung yang tak beroperasi karena memang dari awal belum beroperasi yaitu PT RD Pacific International," ungkap Henry dikutip dari Liputan6.com, Selasa (18/12).

Bahkan lanjut Henry, peningkatan produksi ikan di Kota Bitung saat ini tengah dalam kondisi maju.

"Dua bulan terakhir produksi (ikan) meningkat. Data disini kita rata-rata 150 ton ikan per hari dengan kapasitas perbandinganya 60 persen ikan tuna, 40 persen ikan kecil. Itu baru PPS Bitung, pendataan ikan di Sulut cukup banyak, ada Manado, Kupang, dan lainnya," tegas Henry.

Terkait klaim PPS tersebut, beberapa pejabat lingkup Pemerintah Kota Bitung sebagai sumber terkait belum memberikan jawaban ketika dimintai keterangan oleh awak media hingga berita ini dimuat.

Diketahui, perdebatan pandangan produksi ikan antara Pemerintah Kota Bitung dan Kementrian Perikanan dan Kelautan kian runcing. Pernyataan Wali Kota Bitung Max Lomban bahkan sempat dikomentari pedas Menteri Susi Pudjiastuti.

(YaserBaginda)

Bitung, suarapembaharu.com - Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban didampingi Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri dan Sekertaris Daerah Kota Bitung Audy Pangemanan memimpin jalannya Rapat Evaluasi PAD dan EPRA kota Bitung yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Walikota Bitung, Selasa (18/12/2018).



Dalam sambutannya, Lomban mengatakan banyak daerah yang berhadapan dengan jalur hukum karena melakukan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan aturan yang ada, hal tersebut sampai saat ini tidak terjadi di kota Bitung karena sistem pengelolaan keuangan kota Bitung sesuai atau ada pada rel yang benar.

"Tinggal efisiensi yang kita harus atur terkait dengan pendapatan karena lebih cepat masuk lebih baik sehingga dapat dikelola sesuai peruntukannya," ujar Lomban.

Dampak dari percepatan dan efisiensi pengelolaan ini nantinya akan berpengaruh dan berkontribusi pada pengendalian inflasi. Setiap tahun pemerintah berupaya untuk mempercepat kewajiban pemerintah kepada masyarakat, supaya lebih cepat uang beredar ke masyarakat lebih baik.

"Tapi disisi lain pun lebih cepat uang yang masuk ke kas daerah lewat wajib pajak pun akan lebih baik karena itu semua berkolaborasi dengan ketersediaan uang dan barang dilapangan dalam rangka pengendalian inflasi dan deflasi," pungkasnya.

Lomban berharap memahami dengan benar proses pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku dari semua PD akan sangat membantu dalam penataan pengelolaan keuangan yang baik dan benar di kota Bitung.

Pada kesempatan itu juga Lomban menandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Bitung dan PT Bank Negara Indonesia terkait Penyediaan Layanan perbankan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah kota Bitung.

(YaserBaginda)

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.