Suara Pembaharu ideas 2017

Penandatangan MOU antara DPRD Prov Goronralo dan CEPP Fisip Universitas Indonesia
SUARA PEMBAHARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Gorontalo terus berupaya melakukan pembenahan sistem kelembagaan, agar tiga fungsi DPRD  menjadi kuat kedepan.  Dan DPRD Provinsi Gorontalo salah satu DPRD terbaik dari 34 DPRD se-Indonesia sehingga DPRD dan CEPP Fisip Universitas Indonesia mendorong perlemen Modern dan Terbuka untuk DPRD yang lainnya, hal terpenting transparansi, teknologi digital dan fungsi DPRD, ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Dr. Paris R.A. Jusuf, S.Sos, M.Si dalam kegiatan penandatangan kesepahaman bersama (MoU) dengan CEPP Fisif UI Prof. DR. Khusnul Ma'riyah kemudian dilanjutkan dengan Seminar dengan Tema "Menuju DPRD Provinsi Gorontalo yang Modern dan Terbuka" dan yang menjadi keynote speaker wakil ketua DPR RI H. Fahri Hamzah, SE, Selasa (30/8).

Sementara itu keynote speaker wakil ketua DPR RI H. Fahri Hamzah menegaskan bahwa untuk menuju DPR yang modern dan terbuka, sudah saatnya kita DPR melepaskan belonggu eksekutif dan memaksimal sistem secara mandiri. Sebab sejak jaman otoriter Orde Baru kita semua telah dibelonggu namun setelah reformasi 1998 bergulir sistem otoriter mengalami perubahan pada tataran sipil, namun kita belum juga keluar dari sistem tersebut. Jika ingin menuju parlemen Modern dan Terbuka sudah saatnya kita bersatu untuk keluar dari belonggu sistem ini, sehingga landasan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan benar-benar terwujud dengan sendirinya jika tidak parlemen modern dan terbuka tak akan terwujud.

Kemudian dari Center for Election and Political Pary (CEPP) Universitas Indonesia Khusnul Ma'riyah lebih menekankan pada political teoritik itu diparlemen dan saya katakan bahwa DPRD itu adalah Jihad karena membela kepentingan rakyat sehingga jangan banyak mengeluh. Dan lebih penting lagi peranan perempuan dalam parlemen itu harus berani dan tegas dalam semua aspek agar perempuan sederajat dengan laki-laki, bisa memimpin dan lain sebagainya. Selain itu juga ada sekitar 800 ratusan peraturan daerah di Indonesia bertentangan dengan undang-undang diatasnya, sehingga dalam alur sistem parlemen Modern dan Terbuka dibutuhkan pemanfaatan sistem partisifasi publik, memanfaatkan teknologi digital serta keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting kedepan. (RH)

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.