Suara Pembaharu ideas 2017

Tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai hari anti korupsi se-dunia oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003. Indonesia kemudian mulai menerapkan hal yang sama di hari tersebut sebagai peringatan Hari Anti Korupsi dan melaksanakan bertahun-tahun, walau dalam kenyataannya, penanganan kasus-kasus korupsi baik yang berskala kecil apalagi yang berskala besar masih jauh dari harapan.
Padahal langkah PBB tersebut bermaksud untuk lebih meningkatkan kewaspadaan bahaya korupsi dan untuk meningkatkan peran Unitred Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dalam memerangi dan mencegah korupsi. Indonesia sendiri sebagai negara hukum telah menempatkan diri posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi pada 9 Desember 2004, bahkan pemerintah telah memerintahkan seluruh jajaran kabinet untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi melalui Inpres nomor 5 tahun 2004.

8 Desember dan Cerita Tentang Munir

Bahkan sebelumnya untuk menunjukkan “keseriusan” pemerintah, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK. Dalam perjalanannya, disaat KPK dipimpin Antasari Azhar telah berhasil menangkap dan memenjarakan sejumlah koruptor mulai dari tingkat teri sampai tingkat kakap, bahkan sempat membuat gerah para aktot-aktor koruptor di negeri ini.

Tahun 2005 tercatat sebagai tahun penuh kejutan dari upaya pemberantasan korupsi. Koordinator ICW Teten Masduki dalam artikelnya di Kompas mencatat, kinerja pemberantasan korupsi yang bisa dicatat cuma dalam penindakan hukum, kinerja kementerian lain belum terlihat. KPK mulai menyeret kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Berbagai aksi KPK membuat publik terkejut.

Mengenal Sosok Cicero Dalam Konsep Negara

Awal April 2005, publik sempat tercengang dengan tertangkapnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana Wira Kusumah yang berbuntut dengan diungkapnya berbagai praktik korupsi di tubuh KPU.  Selang beberapa waktu kemudian, pengacara Abdullah Puteh, Teuku Syaifuddin Popon, dan dua panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditangkap KPK karena terlibat dalam aksi menyuap-menerima suap untuk memperlancar perkara Puteh. KPK pun kembali menunjukkan aksinya ketika menangkap pengacara Probosutedjo, Harini Wijoso, dan lima pegawai Mahkamah Agung (MA) yang terlibat dari transaksi pemberian-penerimaan uang senilai Rp 6 miliar. Buntut dari penangkapan keenam orang ini, KPK menggeledah ruangan tiga hakim agung, termasuk ruangan Ketua MA Bagir Manan. Tujuannya mencari alat bukti yang bisa memberi petunjuk baru adanya dugaan keterlibatan dari para hakim agung yang menangani perkara kasasi Probosutedjo. Terakhir, ketiga hakim agung termasuk Ketua MA diperiksa KPK.

Tapi sayangnya, Antasari harus berhadapan dengan gelombang dahsyat sehingga Lembaga KPK terus digoyang dan akibatnya, keseriusan Antasari untuk melakukan penuntasan kasus-kasus kelas kakap seperti kasus Bank Century, Anggoro yang kini seakan hilang dan tak tahu rimbanya, BLBI dan lainnya tak sampai dituntaskan karena Antasari terperangkap dalam jebakan dan skenario besar hingga menjebloskan dirinya dalam tahanan.

Dampak dari hal tersebut membuat kepercayaan publik terhadap penuntasan kasus korupsi kemudian menurun drastis, dan itu dibuktikan dengan hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 10-20 Oktober 2010. Dengan mengambil sampel 1.824 responden berusia 17 tahun atau lebih, dengan margin error sebesar lebih kurang 2,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Kepercayaan publik pada pemerintah untuk memberantas korupsi semakin menurun dari tahun ke tahun. Jika pada Oktober 2009 saat SBY baru dilantik kedua kalinya, kepercayaan itu mencapai 83,7 persen, di bulan yang sama tahun ini kepercayaan itu tinggal 34 persen," ungkap pengamat dari LSI, Burhanuddin Muhtadi kala itu.

Kisah Nelson Mandela Dituduh Makar Hingga Dipenjara Selama 27 Tahun

Turunnya tingkat kepercayaan publik secara drastis, dikatakan Burhanuddin dipicu oleh hilangnya kredibilitas dua institusi penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan. Kepercayaan publik pada dua institusi ini berada pada tingkat defisit.

"Dari empat lembaga penegak hukum yang kita miliki seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan KPK, hanya KPK lembaga yang aparatnya dinilai punya integritas. Sementara aparat di penegak hukum lainnya buruk,” jelas Burhanuddin.

Kondisi negara kemudian berada dalam darurat korupsi karena hal ini belum menjadi kesadaran bersama. Pemberantasan korupsi terlihat masih dilawan dengan kata-kata, dan belum ada aksi strategis pemberantasan korupsi sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia masih setengah hati.

Tulisan ini diolah dari berbagai sumber

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.