Suara Pembaharu ideas 2017

12 Desember menjadi hari bersejarah bagi program transmigrasi di Indonesia, karena pada 12 Desember 1950 Pemerintah RI menyelenggarakan perpindahan penduduk dari Provinsi Jawa Tengah menuju Gedung Tataan sebelah Utara Kota Tanjung Karang, Karesidenan Lampung. Dan sejak saat itu 12 Desember menjadi momentum sejarah dengan sebutan Hari Bhakti Transmigrasi.
Penolakan Program Transmigrasi di Kalimantan Barat (Istimewa)
Transmigrasi sendiri bertujuan untuk memindahkan jutaan orang Indonesia dari pulau Jawa, Bali, dan Madura yang padat ke pulau-pulau luar yang penduduknya sedikit, demi menciptakan kepadatan penduduk yang merata. Transmigrasi juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lahan dan kesempatan baru bagi para pendatang miskin. Transmigrasi juga akan menguntungkan Indonesia dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau yang kurang padat penduduk. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa dengan menciptakan identitas nasional Indonesia yang tunggal yang menggantikan identitas daerah. Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa tidak ada pemisahan "suku pribumi" dan pendatang di Indonesia, karena Indonesia adalah negara "suku pribumi yang dijalankan dan dipimpin oleh pribumi untuk pribumi".

Transmigrasi yang dicanangkan pemerintah ini memang diharapkan membawa perbaikan ekonomi bagi masyarakat transmigrasi dan masyarakat setempat yang menjadi lokasi transmigrasi. Namun disatu sisi upaya pemerintah tersebut mendapat tantangan atau penolakan dari sebagian masyarakat, padahal program tersebut tidak sepenuhnya buruk bahkan bisa memberikan manfaat pada masyarakat setempat.

Sosiolog Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar pada tahun 2015 mengungkapkan, di balik kesuksesan para transmigran di daerah baru, banyak juga yang gagal. Dan faktor yang menyebabkan kegagalan adalah, ditempatkannya para transmigran di daerah yang tidak subur serta tidak cukup air untuk mengairi persawahan. Kemudian, tidak ada transportasi yang memadai sebagai sarana untuk menjual hasil pertanian mereka.

Tidak sedikit juga para transmigran yang tak mampu beradaptasi, karena beragamnya daerah asal para transmigran, seperti ada transmigran yang berasal dari pesisir pantai dipindahkan ke pedalaman.

"Sementara budaya mereka bukan tani. Akhirnya mereka tidak betah dan lari ke kota, bahkan pulang ke tempat asal," jelasnya.

Musni juga menambahkan, untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam transmigrasi, harus ada social mapping atau pemetaan kehidupan sosial para calon transmigran untuk penempatan mereka di daerah yang baru.

"Kalau para nelayan atau buruh mau ditransmigrasikan, harus disesuaikan dengan tempat mereka yang baru," ungkapnya.

Hari Anti Korupsi Dan Komitmen Negara Berantas Korupsi

Penolakan juga terjadi di Kalimantan Utara Maret Tahun 2016 lewat DPRD Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Mereka dengan terang-terangan menolak pengiriman Transmigrasi, dengan alasan luasan lahan yang ada sudah kian menyempit, sementara laju pertumbuhan penduduk lokal juga kian meningakat dari tahun ke Tahun.

"Kita minta Pemkab Bulungan sudah tidak lagi menerima pengiriman warga transmigran. Dengan alasan berbagai pertimbangan seperti terurai diatas," terang Abraham Mendan, Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Senin, 28/3/2016.

Abraham juga khawatir jika pengiriman warga Tarnsmigrasi dai Pulau Jawa ini terus dipaksakan, akan dapat memunculkan masalah sosial dikemudian hari. Sebagaimana kejadian yang pernah terjadi di Mesuji Provinsi Sumatera Selatan terulang di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Karena jika ini dipaksakan, lama kelamaan kita penduduk asli akan tersingkir, warga kedepannya bisa tidak memperdulikan lagi kearifan lokal.

8 Desember dan Cerita Tentang Munir

Aliansi Pemuda Dayak Kalimatan Barat, pada Februari 2016 juga menolak pogram transmigrasi karena saat itu, Kalimantan Barat tercatat sebagai salah satu daerah yang terdaftar dalam program Transmigrasi.

Ada juga beberapa alasan yang mendasari penolakan program trasnmigrasi ini, diantaranya banyaknya konflik agraria yang terjadi dan belum terselesaikan. Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja pada tahun 2016 menyampaikan, 439 konflik agraria itu merata di Kalimantan. Konflik itu terbagi pada profinsi Kalimantan Timur 78 kasus, Propinsi Kalimantan Barat 77 Kasus, Propinsi Kalimantan Selatan 34 Kasus dan Kalimantan Tengah 250 Kasus, ini data pada tahun 2012, belum termasuk konflik agraria yang terjadi tahun 2012 keatas dan belum termasuk yang terjadi di Propinsi Kalimantan Utara. Dengan belum terselesaikannya permasalahan tersebut, dikhawatirkan program transmigrasi akan memperluas dan memperdalam konflik.  Masyarakat mengharapkan konflik agraria yang terjadi saat ini hendaknya dituntaskan terlebih dahulu, dengan begitu permasalahan agraria yang terjadi dalam masyarakat tidak menjadi tumpang tindih dan saling bertumpuk sehingga mempersulit pemecahan masalahnya.

Belum lagi jika dilihat, bahwa tak pernah dievaluasinya program Transmigrasi secara menyeluruh dan komprehensif. Masyarakat menilai bahwa, program transmigrasi selama ini tidak pernah dievaluasi dan dibuktikan efektivitasnya dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama masyarakat lokal.  Karena ditemukan dalam banyak kasus transmigrasi malah menimbulkan kecemburuan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang sebagai warga transmigrasi. Walau juga tidak bisa dipungkiri dibeberapa tempat, transmigrasi menunjukan hasil yang baik. Baik itu untuk masyarakat pendatang maupun masyarakat setempat.

Belum lagi dengan anggapan bahwa, transmigrasi hanya menghasilkan lahan dan buruh murah bagi perusahaan besar swasta bidang perkebunan dan pertanian, sedangkan masyarakat setempat tetap miskin, salah satunya di provinsi Kalimantan Barat. Kenyataannya pun tidak bisa dipungkiri, karena kebanyakan mereka yang dulunya ikut transmigrasi memang ditempatkan di perkebunan-perkebunan yang sedang berkembang.  Kondisi ini, secara tidak langsung mematikan mata pencaharian penduduk setempat, disatu sisi keahlian mereka dalam bidang perkebunan tidak ada dan disisi lain pelatihan pengetahuan tidak pernah mereka dapatkan.

Di Kalimantan tahun 2016 beberapa organisasi kemahasiswaan mengungkapkan, bahwa dengan adanya upaya pemerintah menyiapkan lahan seluas 3,5 juta hektar untuk transmigrasi, semakin memperkecil lahan untuk masyarakat lokal. Dari hitung-hitungan mereka, dengan luas pulau Kalimantan 54,9 juta ha, 43,8 juta dikavling perusahaan, untuk rakyat 11,8 juta hektar, maka lahan yang tersisa untuk penduduk setempat hanya 2,1 juta hektar yang ternyata lebih kecil dari luas wilayah untuk transmigrasi. Kondisi ini dianggap berbahaya, karena pemerintah dianggap lebih mementingkan warga transmigrasi dibanding penduduk setempat, kenyataan ini kemudian yang membuat mereka menolak program transmigrasi.

Bote, Bocah Pemberani Asal Malalayang

Dari berbagai penolakan terkait transmigrasi, seharusnya pemerintah melakukan moratorium terbatas dan melakukan kajian-kajian lebih lanjut dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat setempat. Dengan cara seperti ini, pemerintah akan mengetahui permasalahan masyarakat dan dengan mudah mencari jalan keluarnya. Memaksakan program transmigrasi, dengan anggapan memberikan harapan kehidupan ekonomi lebih baik tapi tanpa melakukan kajian sosiolkultural masyarakat setempat, mungkin hanya akan berhasil dibeberapa tempat tetapi tidak memberikan kepastian keberhasilan secara menyeluruh. Jangan sampai program yang bertujuan baik justru menghasilkan hasil negative yang merugikan semua pihak.

Tulisan ini diolah dari berbagai sumber

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.