Suara Pembaharu ideas 2018

Makasar, suarapembaharu.com - Mahasiswa Makassar yang tergabung dalam  Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI-POLRI (KITRA) Wilayah Sulawesi Selatan, Kamis (9/3) menggelar aksi kamisan guna menyuarakan tuntutan Kesejahteraan TNI POLRI  di Flyover Simpang jalan Urip Sumoharjo  Makassar.

Ketua KITRA Makassar , Kuswandi Rahman dalam rilisnya   mendesak pemerintah  menjamin kesejahteraan TNI POLRI  yang merupakan alat negara untuk menjaga kedamaian, pertahanan, kedaulatan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. TNI-POLRI pun terdepan menjaga ketertiban dan keamanan negara dan daerah atau wilayah dengan mempertaruhkan nyawa dan mengenyampingkan nasib dirinya , nasib anak istrinya, sehingga negara wajib memberikan gaji  50 juta per bulan,

"Minimnya gaji yang diterima Anggota TNI POLRI secara struktural menjadi sumber keterpurukan  ekonomi jutaan keluarga sekaligus merusak ekonomi Negara, Pemerintah menjadi aktor utama pemiskinan ini, derita  TNI POLRI  beserta keluarga besarnya  ada bukti tersebut," tegas Kuswandi

Secara kultural telah menghancurkan sendi-sendi sebagai bangsa yang beradab, cara dan sistem fatalistik, penggunaan doktrin hidup hemat  dapat   hancurkan  martabat dan  kemanusiaan aparat TNI POLRI, ini harus segera diakhiri,” jelas kuswandi . Dalam rilis Tertulisnya  yang di terima redaksi, Kamis (09/3).

Menurutnya,  kesenjangan Penghasilan yang menimpa TNI POLRI membuktikan jika Negara menyepelekan  pembangunan Sumber daya Manusia sebagai tujuan utama Pembangunan Nasional, Keluarga Miskin akan melahirkan generasi miskin dan kriminal, tidak ada yang mampu dibangun diatas kemiskinan  kecuali hanya sindikat  kejahatan.

"Kesejahteraan dan kemapanan materil guna merawat  Idealisme dan loyalitas mereka kepada Bangsa dan Negara, kecukupan material merupakan jaminan  tumbuhnya profesionalisme dan komitmen pengabdian tanpa batas," tegas Kuswandi.

Kesenjangan dan kemiskinan yang membelit  TNI POLRI diakibatkan tidak adanya Undang-Undang kesejahteraan sebagai tafsir atas Kesejahteraan yang tercantum dalam  Ketentuan Undang-Undang dasar, jadinya Gaji sebagai satu-satunya akses ekonomi TNI POLRI beserta jutaan kelurganya  harus berjibaku sendiri  memenuhi  kebutuhan hidup yang tidak mungkin andalkan gaji. Ungkap Direktur Riset KITRA TNI POLRI, Dini Rusdiana yang dihubungi via telepon.

Menurut Deni, Gaji yang dimaksudkan oleh pemerintah hari ini bukan Gaji melainkan hanya Take Home Pay, sebab Nominalnya hany untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Imbasnya habis bulan habis gaji..

"Seharusnya Gaji itu hasil bersih dari kerja-kerja TNI POLRI yang berfungsi untuk jaminan Masa depan, masa Tua dan anak Cucu minimal simpanan untuk tiga Generasi, jika kemiskinan ini dibiarkan maka akan mengancam  kemanusiaan dan keindonesiaan kita," pungkas Deni.

Sejalan dengan  ini, Ketua KPK Agus Raharjo  menganggap tidak wajar sekali, kalau gaji Panglima TNI kalah sama direktur bank, Menurut Agus ketidaksetaraan gaji antar instansi membuat faktor korupsi menjadi masif. Namun, bila korupsi disebabkan karena kebutuhan dasar, KPK berharap pemerintah memperhatikan kesetaraan gaji antar instansi.

Agus juga mencontohkan tingginya kesenjangan antara gaji penyidik Polri dan gaji penyidik KPK. Bahkan, ia mengungkapkan ada seorang polisi yang harus bekerja sambilan sebagai tukang Ojek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sahrul Setiawan

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.