Suara Pembaharu ideas 2017

Penulis : Fajlurrahman Jurdi (Dosen Fakultas Hukum Unhas)
Fajlurrahman Jurdi
Jeffrey A. Winters (2011) sudah mengingatkan sejak awal soal demokrasi Indonesia yang tidak di dukung oleh mentalitas aktor yang baik. Ia bahkan dengan yakin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling demokratis di kawasan Asia, tetapi sekaligus paling korup. Pernyataan yang kontradiktif, namun bila dilihat dan ditelaah, mengandung kebenaran faktual.

Secara umum, demokrasi Indonesia menghadapi turbulensi berkepanjangan, bahkan tidak ada upaya untuk menata ke arah yang lebih baik menuju demokrasi substansial. Para ahli dan aktor politik sulit memastikan arah demokrasi yang kompatible dengan sistem pemerintahan yang baik. Kampanye clean and good governance, clean birrocratic yang disertai dengan reformasi birokrasi secara serentak di berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah,  transparansi, akuntabilitas publik dan jargon partisipasi publik hanyalah omong kosong tak berujung.

Proyek-proyek untuk mendorong pemerintahan yang demokratis tak pernah tuntas dan tak pernah sampai pada akar persoalan. Proyek itu hanya sebatas gincu kekuasaan, nyanyian dusta, cerita bohong dan tipuan halus untuk menenangkan emosi rakyat agar terus-menerus terkendali di bawah panji hegemoni yang “didendangkan” tanpa batas waktu. Sebagai rakyat, kita hidup di bawah “terror” kebohongan tanpa henti.

Sejak awal saya tidak pernah melihat adanya “secuil mangkuk” demokrasi bersendawa dengan bangsa ini sejak Orde Baru roboh dalam kepingan-kepingan tak berbentuk. Setiap orang menduga bahwa kepergian orde yang telah renta itu sekaligus mengakhiri fase kekuasaan yang dipimpin oleh oligarki tunggal berwatak “fasis”. Meskipun pada akhirnya sang fuhrer dari rezim berusia lama itu, Soeharto, dipuja kembali oleh mereka yang dulu sebagian mengutuknya.

Kini bukan lagi oligarki tunggal yang berkuasa, tapi distribusi oligarki sudah sampai pada titik-titik yang paling kecil. Habitual oligarki membentuk dinding, menciptakan sekat dan saling menerkam di antara mereka. Oligarki yang berkuasa dalam tubuh demokrasi yang makin terkoyak saat ini, tak punya pendirian politik, karena hanya mengandalkan basis material. Orang-orang yang berada pada posisi ultra kaya, dapat dengan mudah mengendalikan kekuasaan, membeli birokrasi, membajak hukum dan menipu publik dengan media bayaran.

Dengan harta yang mereka punya, partai politik menjadi tempat berlindung yang paling baik, karena secara langsung atau tidak, ia akan menjadi pemimpin oligarki. Dalam konteks ini, sang oligark dengan leluasa menekan para “pesuruh” nya untuk menumpulkan sumber daya material yang banyak guna membiayai “pasukan” dan menyelamatkan bisnisnya.

Oligarki pasca orde baru adalah “para penjarah” yang pekerjaannya mengintip peluang dan kemungkinan membajak asset negara guna kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Sejak kasus Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Politik dan para menteri dalam kabinet pemerintahan Yudhoyono periode kedua, ada semacam radikalisme kejahatan kekuasaan yang mereka lakukan. Kekayaan dan sumber harta mereka, secara umum berasal dari “rampasan” terhadap asset negara. Kasus mega-korupsi hambalang telah menyeret nama-nama beken dan tentu saja mereka adalah lapisan pertama dan kedua dalam barisan oligarki dari kelompok dan basis partai yang berbeda.

Penjarahan oligarki itu kembali lagi. E-KTP, proyek maha dahsyat, dengan anggaran Rp. 5,9 Trilyun dicuri secara kolektif oleh para oligark yang dipilih dalam sistem politik demokrasi. Mereka yang terpilih dari hasil pemilu 2009, sebagian terpilih lagi di periode pemilu 2014 serta ada yang menjadi gubernur dan menteri, adalah merupakan “kutu busuk” demokrasi. Hal ini memperkuat kembali tesis Winters, bahwa Indonesia mengidap cita rasa “criminal democracy”.

Dalam demokrasi kriminal, oligark menjadi “pemuja demokrasi palsu”. Mereka menjadi juru bicara yang paling otoritatif bagi kelangsungan demokrasi prosedural sebagaimana yang telah dituntut oleh para pendakwa-nya, seperti Robert A. Dahl, (1989, 1998, 1971, 1982), Philippe Schmitter (1991, 2013) atau Schumpeter (1942) yang bahkan melihat demokrasi hanya sebatas metode politik, mekanisme pemilihan dan seterusnya.

Kejahatan politik yang dilakukan oleh para oligark lintas partai atas mega proyek E-KTP yang merugikan keuangan negara RP.2,3 Trilyun itu, menunjukan betapa kekuasaan makin menunjukan radikalitas-nya dalam melakukan kejahatan, dan yang pasti “menodai” tuntutan demokrasi substantif. Meskipun dikembalikan Rp. 250 Milyar, kerugian negara yang tidak kecil itu mengakibatkan robohnya moralitas demokrasi dan identitas kependudukan yang sedianya menjadi pra kondisi E-Voting dalam Pemilu, mangkrak total ditengah jalan.

Akibat bancakan mereka, program E-KTP yang tidak kelar hingga kini, merupakan “dosa politik” dan “dosa financial” yang tak tertangguhkan. Mereka yang mencurinya, adalah anak “haram” demokrasi yang tak termaafkan. Saya berharap, mereka diberi hukuman atas dosa-dosanya, agar menjadi pelajaran bagi yang lain, dan supaya mereka bisa belajar, bahwa seharusnya kesalahan orang terdahulu, tidak mereka ulangi lagi.

Wallahu a’lam bishowab.

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.