Suara Pembaharu ideas 2018

Penulis : Fajlurrahman Jurdi (Dosen Universitas Hasanudin)
Fajlurrahman Jurdi
Parlemen, apakah unikameral, bikameral atau trikameral, adalah debat yang tak pernah usai. Semua argumentasi sama benarnya, karena berdasarkan basis teori dan gagasan yang berakar pada alasan logis dari masing-masing ahli. Termasuk mereka mestinya berasal dari unsur mana, Partai Politik, perwakilan golongan atau yang lain.

Adalah persoalan usang yang tak pernah henti bila diskusi mengerucut pada fungsi partai politik, eksistensinya dan pola kerja mereka. Ketika Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Universitas Andalas tahun lalu, saya menulis Hegemoni Aliansi Oligarki dalam Pemilihan Ketua Umum Partai Politik yang diterima oleh partai sebagai salah satu makalah yang lolos seleksi, meskipun saya tidak bisa hadir karena ada acara yang tiba-tiba tak bisa ditinggalkan. Saya menguraikan bagaimana cara kerja oligarki dalam merebut kekuasaan di partai politik serta upaya mereka menguasai kantong-kantong institusi demokrasi. UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, hanyalah “alat” bagi kekuasaan partai, meskipun tidak ada yang sepenuhnya patuh, namun sebagai negara hukum, UU diperlukan sebagai gincu guna memperindah bibir kuasa.

Publik sudah mulai distrust pada partai politik, karena menguatnya lingkaran oligarki di dalamnya. Termasuk DPR sebagai arena kekuasaan dan langgam pertarungan bagi mereka. Karena DPR merupakan arena bagi partai politik di parlemen, seiring dengan distrust terhadap Partai Politik, pada saat yang bersamaan publik juga distrust pada DPR sebagai tempat singgah mereka. Praktis pada saat yang sama, partai politik dan DPR dianggap sebagai setali tiga mata uang yang sama, meskipun faktanya, baik secara hukum maupun secara politik adalah dua hal yang berbeda.

Sebagai lembaga Negara, DPR terus-menerus diperkuat oleh berbagai kalangan, namun karena aktor yang direproduksi menunjukan kelemahan-kelemahan etis, maka ruang publik dihinggapi oleh berbagai dramaturgi yang tak usai. Kadang akrobat politik, kadang juga perilaku korupsi, bahkan kelamasan mengikuti rapat. Ada yang menuduh anggota DPR sebagai anak TK, sebagian menuding nya sebagai sarang para pembajak yang mencuri separuh sumber daya politik negara.

Sebagai salah satu kamar parlemen, DPR memegang kekuasaan ultra-kuat dan besar, mengatur proyek legislasi, merumuskan dan mengatur anggaran negara, bahkan mereka menjelma menjadi penentu segala kehidupan rakyat.  Bila dulu pada masa Orde Baru mereka dianggap sebagai tukang stempel bagi kepentingan presiden karena kekuasaannya yang terlalu heavy, maka kini para ahli menuding, DPR justru yang paling heavy, mereka menggertak presiden, bahkan pada titik yang paling naïf, mereka tak segan-segan “memaki” publik sebagai pemberi mandat.

Itulah sebabnya publik mengalihkan perhatian dan memintal harapan pada kamar kedua parlemen, yakni DPD, yang dalam konstitusi merupakan wakil daerah. Belakangan mereka menyebut dirinya sebagai Senat, karena hendak mengikuti pola Amerika Serikat, meskipun banyak yang memperdebatkannya. DPD diharapkan sebagai kamar yang mampu merepresentasikan kepentingan daerah, karena rakyat mulai kehilangan harapan pada DPR sebagai representasi perwakilan rakyat. Makin kuat harapan itu disematkan pada mereka karena keberadaannya tidak menjadi bagian dari partai politik. Setidak-tidaknya mereka  “berjarak” dengan partai.

Tensi harapan itu kini mulai menurun, karena belakangan DPD melakukan akrobat politik yang mirip DPR. Mereka tak dapat disangkal, memburu kekuasaan sebagaimana hal nya juga DPR memburunya. Berperangai kurang etis sebagaimana halnya DPR yang dihujat karena berperilaku yang sama. Bila DPR dianggap kurang berempati pada derita dan kemiskinan rakyat, dulu sebagian orang menaruh harapan pada DPD, namun kini harapan itu mulai hilang.

Publik sepertinya mulai kehilangan harapan. Hilang harapan pada partai politik sebagai organisasi kepentingan yang memperjuangkan kepentingan mereka melalui lembaga perwakilan rakyat, hilang harapan pada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan hilang harapan pada DPD sebagai lembaga perwakilan daerah. Hati-hati dengan masyarakat yang kehilangan harapan, karena mereka bisa saja menciptakan harapan nya sendiri. Mereka bisa membakar mu menjadi abu dan menciptakan kerusuhan tanpa pertimbangan.

Gerakan massa dan revolusi tidak memerlukan pertimbangam moral.

Note: Saya menyebut DPR, DPD dan Partai Politik hanya menunjuk ke oknum, bukan lembaga.

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.