Suara Pembaharu ideas 2018


Penulis: Henry R. Somba,ST
(Pengamat Tata Kota dan Kebijakan Publik)

Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik
pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi, sektor publik dan
sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi
dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang
mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih,
bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan
secara fungsional. Infrastruktur selain fasilitas akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran
aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa
jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk
distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Dalam beberapa pengertian, istilah
infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk
sekolah dan rumah sakit.

Infrastruktur atau sarana prasarana memiliki manfaat yang sangat vital dalam kehidupan
masyarakat. Presiden Joko Widodo sejak menjabat Presiden, terus menggenjot pembangunan
infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahtaraan masyarakat Indonesia. Pada tanggal 8
Januari 2016 Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penerbitan Perpres dan Inpres tersebut dimaksudkan
untuk akselerasi pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi
Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas, dan mewujudkan Nawacita yang menjadi
kebijakan Presiden yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Tak bisa disangkal bahwa
infrastruktur yang baik dapat menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek.

Sementara infrastrukur yang buruk memberi dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup
masyarakat sehari-hari. Infrastruktur seperti diuraikan diawal posisinya sangat penting dalam
menunjang berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, pendidikan, keamanan, kesehatan dan
lain sebagainya yang semua itu bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara
umum.

Pemerintah sebagai penyelenggara/eksekutor (penguasa anggaran), memiliki kewenangan
untuk membuat program pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan secara bersinergi
antara program pusat & daerah. Dalam pembangunan, perawatan dan peningkatan infrastruktur
telah diatur penyelenggaraanya. Ada yang bagiannya dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi &
APBD Kabupaten/Kota yang tentu kewenangan penyelenggaraannya juga diatur pelaksanaannya
melalui regulasi-regulasi yang ada, sebab dalam realisasi apalagi menyangkut uang negara,
semuanya harus dilakukan dengan mekanisme yang benar sehingga tidak bisa ada tumpang
tindih agar anggaran dapat dikelola sesuai sasaran dan peruntukan yang benar.

Dalam kenyataan dilapangan sering kita mengeluh akan suatu kondisi infrastruktur yang
buruk namun penanganannya terkesan lamban oleh instansi-instansi terkait. Kenyataan yang
paling klasik kita temui adalah ketika sebuah ruas jalan dalam suatu kelurahan telah mengalami
rusak parah namun tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah kota karena jalan tersebut adalah jalan
provinsi. Hal-hal seperti ini menimbulkan keresahan dari masyarakat karena pada umumnya
mereka tidak mengerti bahwa itu merupakan domainnya pemerintah provinsi. Menyikapi hal ini
sebaiknya pemerintah kota melalui instansi terkait memberi penjelasan kepada masyarakat
tentang alur dan tupoksi pemerintah pusat, provinsi, sambil terus berkoordinasi dengan instansi
terkait pada tingkatan yang ada secara intens dan serius agar permasalahan seperti ini cepat
diselesaikan. Pemerintah jangan terkesan bahkan dengan sengaja lari dari kenyataan dengan
melempar tanggung jawab karena berpikir itu bukanlah tugas yang harus diprioritaskan.

Ingat bahwa tugas pemerintah dalam tingkatan apapun harus tetap mengutamakan asas kepentingan
umum dan menunaikan kewajibannya untuk menyediakan fasilitas umum yang layak bagi
masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Infrastruktur yang buruk seperti jalan sangat memberi efek negatif bagi masyarakat.
Bahkan bisa terjadi ekses yang berbahaya seperti kecelakaan pengguna jalan. Bila hal ini terjadi,
maka masyarakat bisa melakukan ”class action” kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Pasal 24 (1)
Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Dan hukumannya diatur dalam Pasal 273 (1) Setiap
penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga
menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana
dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah).

Untuk itu pemerintah diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan baik dengan
mengedepankan asas kepentingan publik karena kelalaian pemerintah dalam tugas dan
tanggungjawabnya dapat menyebabkan penderitaan bagi rakyat yang tentunya bisa dikatakan
sebagai dosa pemerintah yang telah disumpah dan diberi gaji secara professional dan
proporsional untuk tugas sebagai abdi masyarakat. Segala sesuatu harus terus dikoordinasikan
secara rutin baik keatas maupun kebawah dan terus membangun komunikasi yang ramah bagi
masyarakat apalagi bangsa kita memiliki budaya yang kuat yakni bermusyawarah untuk
mencapai mufakat. Pihak pmerintah jangan menciptakan sekat dengan masyarakat sebab ada
persoalan-persoalan yang tidak melebar bila kita mampu menjelaskan secara persuasif setiap
kendala yang terjadi di tengah masyarakat.

Satu hal juga yang juga harus diingat bahwa pembangunan infrastrukur umum ataupun
sosial anggarannya sebagian juga berasal dari masyarakat dan tujuannya sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Buatlah program pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat
bukan berdasarkan keinginan orang-orang tertentu demi maraup keuntungan pribadi, kelompok
maupun golongan tertentu. Pemerintah diharapkan terus melakukan pembangunan yang
berorientasi kepada kebutuhan dasar masyarakat agar kesejahteraan yang kita idam-idamkan
bersama akan segera terwujud, apalagi pemerintah telah kembali mengaktifkan musyawarah
perencanaan pembangunan yang memungkinkan pemerintah membuat program pembangunan
yang bersumber dari kebutuhan mendesak dari masyarakat di kelurahan maupun desa.

Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.