Suara Pembaharu ideas 2018

Jakarta, suarapembaharu.com - Wacana kontroversial yang kembali digulirkan Pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah. Dalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu, muncul usulan untuk menjadikan lembaga KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga ad-hoc.
Kornas JPPR Sunanto
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengungkapkan, ide pansus dan pemerintah ini memantik kekhawatiran terkait eksistensi kelembagaan KPU Kabupaten/Kota terkait tugas, fungsi dan kewenangan yang dilaksanakan dalam konteks penyelenggaraan.

"Ada beberapa alasan yang bisa menjadi dasar penolakan KPU Kabupaten/Kota menjadi lembaga ad hoc," jelas Sunanto.

Cak Nanto sapaan akrab Kornas JPPR menjelaskan beberapa alasan tersebut, pertama KPU Kabupaten/Kota adalah struktur penting bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsinya sangatlah penting untuk melaksanakan beberapa sektor penting penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan.

Alasan kedua menurut Cak Nanto, KPU Kabupaten/Kota adalah organ yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten/Kota mesti malaksanakan tata kelola keuangan sendiri dalam melaksanakan pilkada. Sementara berdasarkan Undang-undang, khususnya terkait tata kelola keuangan negara tidak bisa dikelola lembaga ad hoc.

"Jika sampai KPU Kabupaten/Kota menjadi ad hoc, maka tentu saja menghambat dan menganggu proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah," ujarnya.

Selain itu, Cak Nanto juga menambahkan, KPU Kabupaten/Kota selama ini memiliki satuan kerja yang bersifat permanen. Langkah pansus RUU Pemilu dan pemerintah justru melupakan langkah kontra produktif dari semangat menata kelembagaan KPU Kabupaten/Kota.

"Jika melihat persoalan yang muncul selama ini, persoalan yang mesti dituntaskan terkait dengan kelembagaan KPU adalah penguatan struktur sekretariat dan supporting staff KPU. Lebih lagi, wacana pansus RUU Pemilu bersama dengan pemerintah untuk menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu adalah langkah yang tidak tepat," tegasnya.

Cak Nanto menegaskan, tidak ada urgensi untuk menambah jumlah anggota KPU dan Bawaslu. Penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu hanya akan mempersulit tercapainya konsensus didalam pengambilan kebijakan di KPU dan Bawaslu. Selain itu, semakin banyaknya jumlah anggota akan mempersulit soliditas komunikasi anggota KPU dan Bawaslu dengan sekretariat.

Sahrul Setiawan

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.