Suara Pembaharu ideas 2017

Medan, Suarapembaharu.com - PERNYATAAN SIKAP DPP DAN DPD SELURUH INDONESIA MELALUI BIDANG HIKMAH DALAM RANGKA MENYIKAPI MOMENTUM HARKITNAS pada Forum RAKORNAS IMM DI MEDAN INDONESIA. Asrama Haji Embarkasi Medan, Sabtu (20-05-2017).

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan kekayaan alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang berkualitas. Penduduknya kurang lebih 256 juta jiwa, menjadikan indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk terbesar di dunia.  Amanat UUD 45 belumlah optimal dalam implementasinya dan masih jauh dari cita cita bangsa. Kesejahteraan rakyat indonesia belum dapat diwujudkan secara merata, kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum masih sekedar menjadi cita2.

Pada sektor sumber daya alam, indonesia belum mampu mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Mafia tambang adalah musuh bersama yang belum bisa diberantas di bangsa ini.  Kekayaan alam hanya dirasakan oleh segelintir orang melalui kekuatan modal.  Pengelolaan sumberdaya alam yang menguntungkan segelintir kelompok sejatinya menjerumskan rakyat indonesia kejurang kesengsaraan.       Muhammad Solihin S Ketua DPP IMM Bidang Hikmah menjelaskan bahwa Ikatan Mahasiswa akan terus komitmen untuk mengawal agenda kebangsaan sehingga periode kali ini mendorong gerakan " Berkhidmat untuk umat nenuju Indonesia berdaulat. Sebagai mitra kritis pemerintah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah telah merumuskan resolusi yang tentunya harus di indahkan oleh pemerintah.
     DPD Indonesia Se Indonesia menyampaikan gagasan dan pandangannya tetkait kondisi kebangsaan saat ini. Mizan Aminuddin (Ketua Umum DPD IMM Aceh menyampaikan pandangan persoalan kebangsaan yang ada dinpropensi Aceh dengan beragam eksploitasi alam yang tidak memihak pada rakyat. Namun pemerintah yang kemudian malah menunjukkan watak reaksoner nya dengan mengeluarkan peranturan yang merampas kekayaan alam rakyat, seperti: PP No 5 Thn 2015 Tentang kawasan ekonomi (Kek Arun). Tidak hanya hal tersebut, pemerintah juga tidak memberikan upah layak bagi buruh (guru honorer serta buruh kontrak dan outsourcing).

Kahar (Sekretaris Umum DPD Imm Sul-Sel dengan lantang menyatakan sikap bahwa kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat disebabkan oleh ulah Kapitalisme dan neolibralisme di Indonesia.

Muhammad Irwan sekum DPD IMM Papua Barat menyatakan bahwa kondisi kebangsaan terkait Saham Freeport Indonesia yang dijanjikan bahwa akan dinaikkan dan direalisasikan dengan adil sesuai janji Presiden Jokowi bahwa saham freeport dikelola pemerintah Indonesia dengan ketentuan 60:40, 60% saham untuk Indonesia dan 40% untuk asing atau swasta.

Diharapkan agar otonomi khusus di Papua Barat tetap dikawal agar terhindar dari perilaku koruptif.  

Dengan kondisi bangsa yang masih jauh dari kondisi ideal, maka kami selaku organisasi yang memiliki kepedulian dan keberpihakan politik terhadap kaum Mustadaafin  (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se Indonesia) menyatakan sikap dengan tegas, sebagai berikut:

1. IMM Meneguhkan Komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila.

2. IMM Menolak perizinan Tambang Yang Merusak Alam, Ekosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat Indonesia. (Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang jawa barat serta yang ada di seluruh Indonesia)

4. IMM Mendorong Renegoisasi kontrak karya yang dianggap merugikan Negara.

5. Cabut. PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah

6. Tolak PP No 5 Thn 2017 tentang Kawasan Ekonomi (Kek Arun)

7.  Nasionalisasi aset Nasional

8. Berikan pendidikan, kesehatan geratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara.

9. Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri.

10. Menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang undangan.

11. IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil (pilkadan serentak 2018 dan pilpres 2019).

12. Imm menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya.

13. IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia.

14. IMM Meminta pemerintah memastikan setabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan

15. IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yg independent, mendidik dan mencerahkan

16. IMM Mendorong pemerintah agar mengoptimalkan konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi

17. IMM Menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tdk sesuai dg Pancasila.

18. IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik laut cina selatan dan semenanjung kore utk upaya perdamaian dunia.

19. IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. (Red/Ist)

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.