Suara Pembaharu ideas 2017

Nasional, Suarapembaharu.com -Penolakan Masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa semakin massif dan sistematis, dengan alasan-alasan yang cukup kuat.  Proyek yang dirancang oleh para korporat itu berencana menggeruduk pantai dengan pasir untuk mendapatkan lahan baru seluas lebih 800 hektar. Kami memiliki keyakinan yang sama bahwa, proyek itu akan menjadi bencana lingkungan bagi Bali yang sudah penuh sesak dengan hotel, pusat perbelanjaan dan fasilitas wisata lainnya. Selain merusak lingkungan, proyek itu juga akan menghancurkan mata pencarian para nelayan, dan menodai kawasan yang dianggap suci oleh kaum Hindu. Kami khawatir, sampah proyek dan resor baru itu akan dibuang ke Teluk Benoa. Air bersih akan menjadi langka dan rencana pembangunan yang memotong jalur muara tiga sungai itu bisa menyebabkan banjir di musim hujan.

Aspirasi Masyarakat itu belum diindahkan oleh pemerintah. Dan pemerintah belum mengambil sikap terkait tuntutan masyakat bali itu. Oleh sebab itu kami meminta kepada Presiden Jokowi  untuk mencabut Peraturan Presiden nomor 51 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA. Perpres itu yang intinya mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Perpres No 51 Thn 2014  menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No 45 Thn 2011 serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “sebagian” pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Hal tersebut menyebabkan kawasan konservasi di wilayah SARBAGITA menjadi berkurang luasannya.Perpres No 51 Thn 2014 lahir hanya untuk mengakomodir rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 ha. Pasca penerbitan Perpres 51 tahun 2014 kemudian PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) juga mengantongi izin lokasi reklamasi nomor 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan  di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki pendapat yang hampir sama dengan apa yang disuarakan oleh Masyarakat Bali. Teluk Benoa yang merupakan kawasan konservasi tidak layak untuk direklamasi. Jika reklamasi di kawasan perairan Teluk Benoa dipaksakan maka reklamasi tersebut akan berpotensi menimbulkan masalah baru seperti Hilangnya Fungsi Konservasi, Terjadi Banjir, Rentan Bencana, Terjadi Abrasi, dan Kebrangkutan Pariwisata.

"Kami berpendapat bahwa Dampak Negatif dari reklamasi adalah; Pertama,Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi daratan. Kedua, Akibat peninggian muka air laut maka daerah pantai lainya rawan tenggelam, atau setidaknya air asin laut naik ke daratan sehingga tanaman banyak yang mati, area persawahan sudah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam, hal ini banyak terjadi diwilayah pedesaan pinggir pantai. Ketiga, Musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu, apabila gangguan dilakukan dalam jumlah besar maka dapat mempengaruhi perubahan cuaca serta kerusakan planet bumi secara total. Keempat, Pencemaran laut akibat kagiatan di area reklamasi dapat menyebabkan ikan mati sehingga nelayan kehilangan lapangan pekerjaan," jelas Taufan Putra Revolusi Korompot yang juga adalah Ketua Umum IMM ini, Sabtu (1-7-2017).

Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.