Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta, Suarapembaharu.com - Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN) bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membahas arah pemberantasan korupsi yang sistemik dan berintegritas. Selain membahas tentang masalah korupsi dan model pemberaantasannya, pertemuan itu juga memberikan bantuan moriil kepada Pansus Angket KPK terhadap berbagai pandangan miring yang mengarah ke DPR.

Menurut  Fahri Hamzah pemberantasan Korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK mencerminkan penegakan hukum yang sembrono. Pasalnya, menurut Wakil Ketua DPR RI ini, pemberantasan Korupsi di negara kita memberikan kewenangan terlalu besar kepada KPK sehingga operasionalisasinya melabrak tata hukum kita.

Fahri membandingkan kewenangan KPK dengan Pemberantasan Korupsi di Korea Selatan yang dilakukan oleh KICCAK.

“KPK dibentuk tahun 2003 dan KICCAK dibentuk pada tahun yang sama. Namun ditengah jalan mereka mengevaluasi dan ternyata itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka pada tahun 2008 Korea Selatan Meratifikasi Konvensi KICCAK itu dan mengkordinasikan dengan lembaga-lembaga lain, dan KICCAK hanya diberi kewenangan untuk menginvestigasi, " Kata Fahri.

Ia membandingkan dengan pemberantasan Korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK. KPK sudah 15 Tahun dan kita terus memberhalakan lembaga ini, dan ketika mau dikoreksi maka digalanglah opini-opini untuk melawan itu. Dan KPK harusnya hanya berwenang menginvestigasi, sementara penangkapan itu kita sudah penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Komisi Pemberantasan korupsi tidak boleh diberikan kewenangan Penangkapan, ia hanya mengivestigasi. Tegas Fahri

Sementara itu, Ketua Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN) Razikin Juraid memberikan apresiasi atas langkah DPR yang membentuk Pansus Angket KPK. Menurut Razikin bahwa langkah untuk mengevaluasi KPK sudah seharusnya dilaksanakan, mengingat pemberantasan korupsi yang tidak memberikan dampak yang signifikan menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

Razikin menambahkan, langkah DPR RI membentuk Pansus Angket ini harus menjadi ruang bagi lahirnya rumusan baru mekanisme pemberantasan korupsi yang lebih baik kedepan. Pemberantasan Korupsi harus dilakukan dengan jujur, adil dan terbuka. Jangan kewenangan besar KPK itu justru menyumbang kekacauan hukum dan politik yang dapat mengganggu pembangunan Nasional.

"Oleh sebab itu kami datang kesini (DPR Red) untuk memperkuat konsep dan gagasan yang dibuat oleh DPR dan mengkombinasikan dengan kajian-kajian akademis dari para cendekiawan muda Jaringan Islam Nusantara (JIN) yang paham akan masalah ini, " pungkas Razikin melalui rilis yang dikirim kemeja redaksi media ini, Selasa (4-7-2017).

Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.