Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta, Suarapembaharu.com -Rapat Kerja (RAKER) Komisi II DPR RI bersama Komite I DPD RI dan Menteri Dalam Negeri membahas tentang Daerah Otonomi Baru (DOB), Senin (28-08-2017).

Menurut Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdhani, pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap UU 23/2017.

Dimana ketentuan lebih lanjut atas apa yang diamanatkan Pasal 55 dan Pasal 56 Tentang Penataan Daerah dan Design Besar Penataan Daerah(DESARTADA), ketentuan lebih lanjutnya harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah(PP). Kemudian ketentuan lebih lanjut tersebut dipertegas dengan Pasal 410 UU No.23/2014 yang berbunyi: "Peraturan Palaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan".

" Undang-undang telah dilanggar, masa perintah Konstitusi mau dilanggar juga sih?
Kan Pemekaran Daerah itu Hak Konstitusional yang harus dipahami sebagai Perintah Konstitusi, " jelas Senator asal Sulawesi Utara itu.

Raker ini juga dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo.

Editor : Arham Licin
Foto : Ist ( Benny Ramdhani bersama Mendagri)

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.