Suara Pembaharu ideas 2017

Medan,Suarapembaharu.com-Untuk memastikan Keberlangsungan hak 250 anak  atas  pendidikan di SMA Negeri 2 dan 13 di Medan, Sumatera Utara akibat dugaan "mal administrasi", penerimaan murid tahun ajaran 2017, Selasa (17-10-2017). Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak bersama Sekretaris LPA Propinsi Sumut dan didampingi Ketua dan Sekjen LPA Kota Medan dan LPA Deli Serdang mengunjungi SMA Negeri 2 dan 3 Medan.

Dalam kunjungan di dua SMA ini masing-masing diterima oleh dua kepala Sekolah didampingi UPT Dinas Pendidikan Medan Selatan dan para guru serta para orangtua wali murid untuk menyampaikan agar semua anak tetap menjalankan proses belajar mengajar secara normal di dua SMA ini.

Dalam kunjungan Komnas Perlindungan Anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik atas pendidikan anak, Komnas Anak dalam kesempatan itu  menyampaikan  solusi "MORATORIUM MAL ADMINISTRASI" untuk menyelesaikan konflik dan "mal administrasi" penerimaan murid.

Selama jedah Moratorium SMA 2 dan 3,  sebanyak 250 anak tetap menjalankan kewajiban mendasarnya yakni mengikuti seluruh proses belajar mengajar tanpa diskriminasi dan mencabut semua dokumen-dokumen tentang larangan bagi anak siswa dan siswi untuk menjalankan kewajibannya sebagai peserta didik serta menghentikan stigma murid siluman bagi peserta didik.

Untuk menjalankan proses moratorium penyelesaian konflik pendidikan di SMA 2 dan 3 Medan itu, Komnas Perlindungan Anak pagi ini, Rabu 18/10/17 menemui Gubernur Sumatera Utara untuk meminta Gubernur menggunakan hak "diskresinya" guna meminta  dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumut untuk segera menyelesaikan dugaan mal administrasi dengan mengeluarkan Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK) agar semua  anak mempunyai kepastian hukum menjalankan haknya atas pendidikan.

" Jika konflik ini terus dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang berkeadilan, selain melanggar hak anak atas pendidikan, Pemerintah Propinsi Sumut juga dapat dikategorikan telah dengan sengaja melakukan pembiaran (by ommssion) terhadap pelanggaran hak anak atas pendidikan," jelas Sirait.

Mengingat konflik penerimaan murid baru di SMA 2 dan 3 terduga ada indikasi dampak dari mal administrasi, sesuai dengan kewenangan Ombudsman, Komnas Perlindungan Anak meminta keterlibatan Lembaga Negara ini untuk mendukung gagasan moratorium dan segera mendesak Gubernur untuk menggunakan hak diskresinya, keterlibatan inilah yang Komnas Perlindungan Anak harapkan.

"Ayo kita sudahi konflik  yang terjadi di SMA 2 dan 3 dengan political will yang mengedepankan kepentingan terbaik atas pendidikan anak kita, apapun latar belakang dan profesi kita, kita wajib menjaga, merawat dan melindungi anak serta memberikan keteladanan dan nilai-nilai kejujuran bagi anak," pungkasnya.

Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.