Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta, Suarapembaharu.com -Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan SK pencabutan Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta melalui SK nomor S-78 001/02/Menko/Maritim/X/2017. Menurut Luhut reklamasi teluk Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang tata ruang kawasan Jabodetabek dan Cianjur. Alasannya, sanksi yang diberikan kepada pengembang oleh pemerintah telah dipenuhi.

Mega proyek reklamasi teluk Jakarta ini pernah diberhentikan sementara (moratorium) oleh Menko Kemaritiman saat itu Rizal Ramli tepatnya 19 april 2016. Namun setelah Rizal Ramli dicopot dari jabatannya sebagai Menko Kemaritiman, isu pencabutan moratorium kembali mencuat. Dan  isu tersebut bukan hanya isapan jempol semata tepat tanggal 5 oktober 2017, Menko Kemaritiman benar-benar mencabut moratorium tersebut.

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Buya Hamka (Uhamka), Nuryadi,  mengatakan reklamasi dari presfektif ekonomi suatu prospek yang sangat menggiurkan untuk mendatangkan sejumlah manfaat bila dilihat dari segi pendapatan.

"Tentunya akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi negara, dan khususnya ekonomi provinsi DKI Jakarta, jika dikelola dengan benar, karena akan terbukanya lapangan pekerjaan dan peluang besar untuk bisnis," jelasnya, Selasa (16-10-2017).

Namun fakta adanya reklamasi sangat bertolak belakang dengan tujuan yang ada, faktanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, terutama mencuatnya sejumlah skandal korupsi dan amdal.

" Jadi bisa disimpulkan proyek reklamasi teluk jakarta terlalu banyak mudoratnya karena kebijakan public yang dibuat untuk rakyat banyak, realitanya pemerintah hanya mengakomodasikan kepetingan orang-orang tertentu," tutupnya.

Sedangkan Andir Firliansyah salah satu Mahasiswa Pascasarja Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia menyayangkan keputusan terburu-buru pemerintah mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta, karena persoalan ini masih meninggalkan beragam peraturan-peraturan yang belum selesai.

"dibuat, bahkan baru mau di ajukan ke paripurna DPRD DKI. Artinya institusi hukum masih bermasalah. Jika di lihat dari kepastian hukum (Legal Certainty Principle)  ini ada unsur penodoaan kepastian hukum. Ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum (rule of law)," ungkap Andir.

Jelas dalam peraturan perundang-undangan telah di atur agar pemerintah menjadikan kepastian hukum sebagai salah satu standar dalam pengambilan keputusan sebagaimana dituangkan dalam pasal 10 undang - undang administrasi pemerintah (UUAP) nomor 30 Tahun 2017 menyatakan bahwa salah satu azas pemerintah yang baik dalam pengambilan keputusan adalah azas kepastian hukum.  Tidak serta merta bisa  juga putusan Mahkamah Agung nomor 92/K/Tun/LH/2017 menjadi acuan pencabutan moratorium karena putusan itu tidak menghilangkan fakta masih adanya proses pengadilan.

" Jika sudah dicabut begini jelas pemerintah plin plan dalam pengambilan keputusan, terkesan pro kepada cukong-cukong asing," Pungkas mantan ketua DPP IMM tersebut.

Reporter : MO3
Editor : Arham Licin

Ket foto : Andir Firliansyah mahasiswa pasca sarjana Universitas Al Azhar Indonesia

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.