Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta, Suarapembaharu.com -Kenapa KPU mewajibkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam proses pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019, padahal UU Nomor 7/2017 tidak mengatur wajib atau tidak?.

Jika ditinjau dari Aspek Legal,  UU 7/2017 Pasal 12 c dan Pasal 13 b memberi mandat kepada KPU menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Dalam Peraturan itu, KPU merinci prosedur dan tata cara pelaksanaan tiap tahapan pemilu secara detail. Karena UU hanya mengatur hal hal yang umum saja. Kemudian khusus dalam PKPU Parpol, KPU tentu memiliki kewenangan mengatur secara detail prosedur dan tata cara pendaftaran: bagaimana, dengan cara apa, kapan (jamnya), dengan formulir apa, dan sebagainya.

KPU bisa saja memilih proses pendaftaran dengan dokumen murni, dengan Sipol murni, atau bahkan cuma dikirim via pos. Karena Pasal 176  UU 7/2017 tidak mengatur bagaimana pendaftaran harus dilakukan. Kalau KPU memilih salah satu (kombinasi Sipol dan dokumen), lalu salahnya di mana? Apa karena UU tidak mewajibkan?

Lha kok yang disoal hanya Sipol. Kenapa tidak menyoal (misal) KPU yang mewajibkan surat pendaftaran yang di tanda tangani Ketum dan Sekjen parpol harus rangkap satu dan dicap basah. Padahal UU 7/2017 tidak mewajibkan ada rangkap2 rangkapan, apalagi basah basahan. Memangnya lagi nyanyi dangdut (basah, basah, basah...).

Aspek Persiapan/Sosialisasi

Perlu diinfokan, KPU sudah mempersiapkan Sipol ini jauh hari. Sejak sebelum UU disahkan. Kita juga sudah sosialisasi 3 kali. Yang pertama bahkan telah dilakukan oleh KPU periode lalu. Jadi sudah sejak berbulan bulan yang lalu, bro. Itu baru sosialisasinya. Belum lagi uji publik draft PKPU-nya. Belum lagi konsultasinya dengan Komisi II DPR RI.

Masih kurang? Kita juga berikan pendampingan, bantuan, maupun ruang konsultasi bagi parpol yang minta ke KPU. Beberapa parpol yang mengundang kita untuk melatih operator parpol, kita layani. Beberapa parpol yang memiliki masalah dalam input data, kita bantu carikan solusinya. Namun kalau bantuan dan pendampingan kami belum maksimal, tentu kami minta maaf sebesar2 besarnya.

Aspek Teknis Administratif

Bagi KPU, meneliti bertumpuk tumpuk dokumen dari seluruh parpol, apalagi data kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, alamat kantor, dan terutama keanggotaan di tiap kab/kota, tentu tidak mudah. Gimana bisa mendeteksi (misal) kegandaan pengurus antar parpol? Gimana caranya mendeteksi kegandaan anggota (KTP difoto copi berkali kali atau antar parpol)? Mau dengan cara manual? Yaelah. Kalau ada cara yang lebih mudah, efektif, dan efisien, kenapa tidak? Ini bukan jaman kuda gigit besi, bro.

Belum lagi soal pengamanan data, penyimpanan data, modernisasi parpol, dan sebagainya.

Dulu waktu masih sering ngaji kitab, ada kaidah ushul fiqh yang bunyinya: "ma la yatimmul wajibu illa bihi, fa huwa wajib". Kira kira artinya: "jika suatu kewajiban tidak sempurna tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib". Yang ingin saya katakan: jika pendaftaran dan verifikasi parpol (yang wajib itu) tidak efektif dan efisien tanpa Sipol, maka Sipol menjadi wajib.

Penulis : Pramono U Tanthowi, Komisioner KPU RI

Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.