Suara Pembaharu ideas 2017

Bitung, suarapembaharu.com - Sektor perikanan Indonesia terus berbenah tiga tahun terakhir, baik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), asosiasi, pengusaha dan nelayan. 


Berbagai kebijakan KKP yang sempat memicu perdebatan di masyarakat perlahan terurai, meski masih banyak yang masih terus dibenahi seperti distribusi alat tangkap bantuan perintah sampai izin kapal yang terus dikebut.

“Untuk masalah kota Bitung belum selesai, karena usulan kami belum terealisasi yang sedianya Selasa (10/10) lalu direalisasikan tapi sampai hari ini belum terwujud,” ujar Basmi Said, Ketua Asosiasi Pengolahan Ikan Bitung, di acara Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan versus Kebijakan Nelayan yang digelar oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di kantor ISEI, Jumat (13-10-2017) kemarin.

Masalah yang diungkapkan Basmi terkait janji Pemerintah yang belum terealisasi setelah melakukan dua kali pertemuan antara Pemerintah Kota Bitung, Asosiasi dan pengusaha Bitung, KKP meliputi banyak hal. 

Seperti kapal angkut, jumlah armada yang harus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pengolahan ikan Bitung, juga rasio kesatuan kapal angkut.

“Untuk memenuhi kebutuhan pengolahan perikanan Bitung 350 ton perhari (canning dan katsubushi) butuh 60 kapal tangkap, kami mengusulkan untuk rasio satu kapal tangkap itu akan diiringi oleh 3 kapal angkut. Tapi Pemerintah mengabulkan dua, kami masih terus menunggu realisasi janji Pemerintah,” jelasnya.

Reporter : Yaser Baginda
Editor      : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.