Suara Pembaharu ideas 2017

Manado, Suarapembaharu.com - Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI bersama Kementeruan Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, TNI, Polri, Kejagung, DKPP, KPU RI dan Bawaslu RI, Kamis (30-11-2017) kemarin melahirkan enam kesimpulan.

Kesimpulan tersebut diantaranya evaluasi terhadap persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota tahun 2018 dan persiapan pemilu 2019. Komisi II DPR RI meminta kepada semua stakeholder untuk melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan secara intensif untuk mewujud pemilu yang demokratis jujur dan adil.
(sumber foto FDL) DR.Ferry Daud Liando

Komisi II DPR RI juga meminta Kemendagri untuk menyelesaikan pebandatanganan NPHD kepada Bawaslu didua daerah yang belum terlaksana, yaitu kabupaten Aceh Selatan dan kabupaten Rote Ndau NTT dan meminta Kemendagri untuk memantau pencairan NPHD KPU dan Bawaslu di 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018 agar tepat waktu pencairan sesuai kebutuhan dan tahapan pilkada.

Komisi II juga meminta Kemendagri untuk memantau, mengkoordinasikan dan memastikan realisasi penandatanganan dan pencairan  NPHD pengamanan pilkada serentak di 27 daerah.

Terhadap pelaksanaan KTP Elektronik sebagai basis data pemilih dan pemutakhiran data pemilih, Komisi II meminta kepada Dirjend Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan perekaman agar bisa mencapai 100 persen sehingga mencapai pemenuhan hak konstitusional pemilih pada pelaksanaan pilkada 2018 dan pemilu 2019.


Komisi II juga meminta kepada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan agar mamaksimalkan kinerja sentra Gakkumdu atas permasalahan pidana pemilu agar dapat diselesaikan tepat aaktu dan tepat sasaran demi penegakan proses hukum pemilu. Dan terkait anggaran DKPP, Komisi II meminta Sekjend Bawaslu agar dapat memenuhi anggaran DKPP.

Dari enam poin hasil RDP tersebut, pakar politik dari Universitas Samratulangi DR.Ferry Daud Liando melihat poin KTP Elektronik akan menjadi persoalan pada pelaksanaan pilkada, khususnya di Sulawesi Utara. Dimana sampai saat ini proses perekaman yang lamban dan animo masyarakat yang rendah dalam melakukan perekaman E KTP.

" Kemungkinan besar Pilkada serentak tahun 2018 akan tersandera oleh poin 4. Melihat persiapan dukcapil serta animo masyarakat yang rendah  dalam melakukan perekaman, maka terlalu sulit untuk mewujudkannya," jelasnya, Jumat (01-12-2017).

Reporter : Nanang Noholo
Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.