Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta, Suarapembaharu.com - Menyikapi sikap publik yang mempertanyakan sikap IDI sebagai organisasi profesi dokter terhadap tindakan dokter yang melakukan perawatan pada tersangka korupsi yang dipandang tidak sesuai.
(sumber foto ist) konfrensi pers IDI

 Prof.Dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG, Ketua Umum Pengurus Besar IDI menyampaikan “IDI sebagai organisasi profesi dokter di Indonesia tetap mendorong agar seluruh dokter dalam menjalankan praktik kedokteran harus tetap mengacu kepada standar prosedur operasional yang didasarkan kepada perkembangan iptek kedokteran terbaru serta mengutamakan kesalamatan pasien (patient safety). Penyimpangan praktik kedokteran tidak bisa disimpulkan hanya melalui foto yang beredar melalui sosial media. IDI perlu memastikan penyimpangan tersebut benar dilakukan oleh dokter atau ada pihak lain di fasilitas kesehatan yang melakukan hal tersebut kepada pasien. Oleh karenanya PB IDI menghimbau agar masyarakat tidak langsung menyalahkan dokter pada setiap kasus yang ada.”



Terhadap dugaan penyimpangan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter anggota IDI, PB IDI melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) di tingkat pusat telah berkoordinasi dengan MKEK di tingkat Cabang dan Wilayah untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dokter terkait. Dr.Prijo Sidipratomo,Sp.Rad - Ketua MKEK Pusat menyampaikan “Hasil pemeriksaan akan dilaporkan oleh MKEK Wilayah kepada MKEK Pusat dalam waktu dekat. Kami selaku organisasi profesi menjamin kepada publik bahwa pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran oleh dokter anggota IDI terus dilakukan oleh IDI di tingkat cabang hingga pusat. Pelanggaran yang dibuktikan melalui persidangan etik akan dijatuhi sanksi etik sesuai dengan berat/tidaknya pelanggaran.”



Hal lain yang perlu disampaikan oleh Prof.Marsis adalah perihal kekerasan yang kerap terjadi pada dokter.  Beberapa bulan lalu seorang ketua DPRD di kabupaten Lebong provinsi Bengkulu melakukan penamparan terhadap dokter di RSUD Lebong. Akibat perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Lebong menjatuhkan sanksi 1 bulan penjara. Kejadian serupa terjadi RSUD Sampang pada awal November, di mana seorang dokter intersip mendapat kekerasan dari Keluarga pasien. Untuk kasus ini telah dimediasi oleh Bupati Sampang dan dihadiri oleh jajaran IDI di Jawa Timur. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap dokter di RS Arya Medika Tangerang yang dilakukan oleh LSM KPK pada bulan Oktober hingga hari ini tidak ada kelanjutannya.



“Dokter dan tenaga kesehatan lain perlu mendapat perlindungan dari semua pihak untuk menghadirkan pelayanan yang optimal terhadap pasien. Jika dokter dan tenaga kesehatan berada dalam keadaan tidak aman dan nyaman tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Pemerintah harus menjamin perlindungan tersebut. PB IDI juga menghendaki agar setiap pimpinan fasilitas kesehatan yang mempekerjakan dokter untuk menjamin keamanan di fasilitasnya” ujar Prof.Marsis.



Dr.Prijo menambahkan “Jika pasien dan masyarakat merasa tidak puas atau menemukan kejanggalan pada pelayanan dokter, mohon untuk menyampaikan ketidakpuasan tersebut langsung kepada dokter dengan bahasa yang baik. Keluhan dapat juga langsung disampaikan kepada manajemen fasilitas kesehatan. Keluhan dalam bentuk pengaduan dapat disampaikan kepada MKEK di IDI Cabang atau Wilayah di mana dokter itu berada.”ungkapnya.

Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.