Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta,, Suarapembaharu.com -Penelitian administrasi terhadap  partai politik calon peserta pemilu 2019 yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendafataran. Penelitan administrasi dilakukan untuk mengetahui dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotan partai politik yang tidak memenuhi syarat.
(foto Ist) Kornas JPPR Sunanto bersama Ketua KPU RI Arif Budiman

Jumlah partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan penelitian administrasi ialah 14 partai politik (PSI, PDIP, PAN, GERINDRA, PPP, NASEDM, BERKARYA, HANURA, GOLKAR, GARUDA, PKB, PERINDO, DEMOKRAT dan PKS). Setelah melakukan penelitian administrasi KPU menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada empat belas  partai politk calon peserta pemilu pada tanggal 17-11-2017 di kantor KPU RI. Dalam proses penyerahan hasil penelitian administrasi hadir Ketua KPU RI Arif Budiman Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari dan Pramono Ubaid Tantowi serta hadir juga anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo.

Dalam proses penelitan adminstrasi KPU masih menemukan adanya keanggotan ganda serta keanggotan partai politik yang tidak memenuhi syarat, dengan adanya penyerahan hasil penelitan administrasi KPU berharap partai politk dapat melakukan perbaikan terhadap dekumen keanggotan yang di nyatakan tidak memenuhi syarat.  Proses perbaikan berkas yang dilakukan oleh partai politk calon peserta pemilu dilakukan selam 14 hari.

Selama proses perbaikan yang dilakukan oleh partai politik calon peserta pemilu selama empat  belas hari pertama sangat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat sipil. Dengan adanya temuan bahwa dokumen partai politik dalam hal ini KTA dan E-KTP terkait kebenaran, keaslian dan keabsahannya.

Jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (JPPR) mendorong keterlibatan masyarakat dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen peserta partai politik calon peserta pemilu untuk melaporkan kepada penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu.

" masyarakat dapat menyampaikan laporan  tertulis kepada KPU atau Bawaslu. Kedua mendorong penyelenggara melaporkan secara pidana kalau ditemukan dugaan manipulasi data yang dilakukan calon peserta pemilu 2019. Ketiga kpu secara tegas tidak meloloskan partai politik yang memanipulasi data persyaratanya. Ke empat meminta kepada KPU untuk mempublikasikan data temuan hasil verifikasi admintrasi kepada publik," jelas Koordinator JPPR Sunanto, Jumat (17-11-2017).


Reporter : MO3
Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.