Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta, Suarapembaharu.com - Wakil Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri, Kombes Pol Erwanto Kurniadi, menegaskan, belum ada fakta yang menunjukan keterlibatan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tonny Boediono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 65 unit kapal patroli fibre pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2013-2014.

Hasil penyidikan sementara, korupsi ini membuat negara rugi Rp 29 miliar. "Belum ada fakta yang mengarah ke yang bersangkutan," ujar Kombes Pol Erwanto, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (28-11-2017).

Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi untuk mengetahui berapa besar real kerugian negara atas kasus ini. "Sudah cek fisik dengan auditor BPK RI," katanya.

Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ahmad Wiyagus, menambahkan, Bareskrim tengah melakukan pengecekan terhadap 18 unit kapal bermasalah tersebut yang berada di sejumlah wilayah, di antaranya Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin, dan Labuan Bajo.

"Rinciannya 2 unit kapal kelas III, 6 unit kapal kelas IV, dan 10 unit kapal kelas V," ungkap Wiyagus, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2017).

Pada pengecekan fisik kapal, sambung dia, penyidik melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejumlah tenaga ahli dari Biro Klafikasifikasi Indonesia. Pengecekan fisik meliputi bangunan kapal, penilaian kekuatan konstruksi kapal, verifikasi instalasi mesin listrik dan peralatan navigasi tentunya. "Nanti akan diketahui apakah sesuai dengan kontrak pengadaan," katanya.

Ketika ditanya apakah Bareskrim akan memeriksa Tony Boediono, Kombes Pol Erwanto menuturkan belum ada rencana melakukan hal itu. "Belum ada fakta," tegasnya.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad mengatakan, Bareskrim harus memanggil pihak-pihak yang mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri terhadap kasus tersebut. "Pemanggilan dilakukan dalam rangka memberikan kesaksian sehingga perkaranya menjadi terang benderang," kata Suparji Achmad.

Menurutnya, ‎pihak-pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana harus diminta pertanggungjawaban hukum. Jika Tony Boediono terlibat dalam proyek tersebut dan ada perbuatannya yg melawan hukum maka dapat dimintakan pertanggungjawaban.

"Kasus ini masih ditangani bareskrim sehingga belum dapat dipastiksn keterlibatan Tony. Tanpa bermaksud mempengaruhi dan mendahului proses hukum di bareskrim, secara nyata Dirjen mengetahui adanya proyek tersebut. Sehingga dapat dikualifikasi sebagai saksi," paparnya, Rabu (29-11-2019).

‎Anggota Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie mendorong Bareskrim menuntaskan proses hukum kasus ini.  "Kita dorong proses hukum, silakan saja. Selanjutnya kita lihat pembuktian," kata Syarif Abdullah Alkadrie.
(sumber foto ist) Tonny Boediono

Sedangkan Wiyagus menjelaskan bahwa Kemnhub menganggarkan 36,5  miliar untuk pembelian 65 unit kapal patroli vibre. Namun, hingga pada batas waktu berakhir, hanya ada 51 kapal yang diserahkan, sedangkan sisanya 14 unit belum diselesaikan.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Polri telah menetapkan seorang pejabat Kemenhub berinisial C sebagai tersangka. Dia berperan sebagai Kapokja dari pembelian serta pengadaan kapal patroli fibre dengan nilai proyek Rp 36,5 miliar.

"Tersangka C dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka pada Senin 16 Oktober lalu. Dalam proyek ini yang bersangkutan sebagai Kapokja (proyek) Pengadaan Kapal," ungkap Wiyagus.

Wigayus menjelaskan Kemenhub menganggarkan Rp 36,5 miliar pada proyek ini untuk pembelian 65 unit kapal patroli fibre. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan hanya 51 unit kapal yang selesai dan diserahkan. Sementara sisanya, 14 unit, belum.

"Penyidikan lebih difokuskan terhadap paket pekerjaan kapal patroli fibre yang tidak selesai sesuai kontrak yang telah ditentukan," katanya.

Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan, sudah ada prosedur di Kemenhub dalam pengadaan proyek ini. "Kemenhub sudah ada prosedur. Nanti kita lihat ada kerugian atau tidak. Kita mendorong pemberantasan korupsi.

Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.