Suara Pembaharu ideas 2017

suarapembaharu.com, Kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi pembicaraan hangat di pelosok-pelosok tanah air.


Kabar kecelakaan Setnov pada Kamis, 16 November 2017 membuat publik langsung dengan cepat berasumsi bahwa peristiwa yang terjadi, hanya sebagai rekayasa untuk menghindar dari jerat hukuman.

Diketahui, Setnov sudah beberapa kali lolos dari beberapa jeratan kasus sejak tahun 2001.

Mulai dari kasus Cassie Bank Bali pada 2001, saat itu nama Novanto disebut pertama kali terkait kasus hak tagih piutang Bank Bali yang menyebabkan kerugian negara nyaris RP 1 triliun dari total tagihan sebesar Rp 3 triliun, akan tetapi kasus ini berhenti, bersama dengan terbitnya surat perintah pemberhentian penyedikan (SP3) dari kejaksaan pada 18 juni 2003.

Namanya, Setnov kembali terjerat dalam kasus penyeludupan beras impor dari Vietnam, sebanyak 60.000 ton pada 2001, Novanto hanya diperiksa satu kali terkait kasus ini, yakni pada 27 Juli 2006 dan dia pun tidak menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Pada 2006, kasus limbah beracun di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Nama Novanto kembali berhembus sebagai pemilik PT Asia Pacific Eco Lestari (APEL) yang diduga telah menyeludupkan lebih dari 1.000 ton limbah beracun mendarat di Pulau Galang, limbah itu disamrkan menjadi pupuk organil, meski mangandung tiga zak radiokatif berbahaya, yakni Thorium 228, Radium 226, dan Radium 228, dalam kasus ini, Setnov bahkan tidak pernah di periksa.

Dilanjutkan pada tahun 2012, nama Novanto kembali disebut oleh mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin karena terlibat dalam kasus korupsi pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012.

Novanto diduga mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan APBN. Tetapi, novanto hanya diperiksa sebanyak dua kali.

Pada 2015, Novanto juga tersandung masalah etik karena hadir dalam kampanye capres AS Dinald Trump, Novanto disebut melakukan pelanggaran etik karena dianggap memberikan dukungan politik pada Trump, apalagi statusnya sebagai Ketua DPR. Novanto lolos setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hanya memberikan teguran.

Masih dengan tahun yang sama, Novanto juga terjerat kasus dugaan pemufakatan jahat perpanjangan kontrak Freeport. Dia diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo kasus ini terkenal dengan sebutab "Papa Minta Saham". dan lagi-lagi MKD tak menjatuhkan sanksi kepada Novanto.

Terakhir, kasus korupsi proyek e-KTP, pada Senin, 17 Juli 2017 Setya Novanto resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek e-KTP. Namun, Novanto melawan status tersangka dengan mengajukan gugatan praperadilan pada Senin, 14 September lalu. Novanto kembali lolos dari jerat hukum, pada Jumat, 29 September 2017 hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Novanto. Dengan putusan itu gugurlah status tersangka Novanto dalam kasus e-KTP.

Setelah lolos, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka, ketua umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP Jumat, 10 November 2017 serta langsung menurunkan surat perintah penyidikan.

Delapan kasus menjadi ajang pembuktian, bahwa Novanto sulit terjerat oleh hukum. Mampukah KPK jerat Novanto,? 

Penulis : Yaser Baginda
Editor    : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.