Suara Pembaharu ideas 2017

Jakarta, Suarapembaharu.com -Penerbitan SPDP Bareskrim pada 2 Pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Saut Situ Morang dalam dugaan kasus pemalsuan surat, harusnya dimaknai sebagai wujud penegakkan hukum biasa dan bentuk equality before the law. Jadi kenapa harus diributkan. Seolah-olah Pimpinan KPK adalah orang yang kebal hukum.

" Saya mendukung sepenuhnya Polri untuk memeriksa lebih lanjut Agus Rahardjo dan Saut Situmorang serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat didalamnya," tegas Ketua Presidium Jaringan Islam Nusantara, Sabtu (11-11-2017).

Polri sejatinya tidak perlu khawatir dengan tekanan sebagian orang yang ingin menghentikan proses hukum pada kedua Pimpinan KPK tersebut.
(foto ist) Razikin Juraid ketua JIN

"Hari-hari ini ada penggiringan opini bahwa penegakkan hukum pada Pimpinan KPK merupakan konflik cicak versus buaya jilid 3 serta dianggap sebagai pelemahan KPK, argument ini terus berluang dan KPK akan berlindung dibalik gerombolan pendukungnya. Padahal yang perlu disadari adalah dengan kewenangan besarnya, KPK setiap saat berpotensi melakukan kesalahan atau abuse of power," tambahnya.


Juraid juga sangat menyesalkan sikap Presiden yang minta proses hukum pada Pimpinan KPK, sikap Presiden tersebut akan mengerdilkan institusi Polri.

" Presiden Jokowi harusnya mendukung Polri untuk menegakkan hukum. Presiden seharusnya mengeluarkan Perpu pemberhentian Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dari Pimpinan KPK. Agus Rahardjo sekarang ini melindungi dirinya dari sejumlah kasus korupsi yang ia lakukan dimasa lalu," pungkasnya.

Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.