Suara Pembaharu ideas 2017

Bitung, Suarapembaharu.com - Pemerintah sangat membutuhkan kontribusi perempuan dalam mempengaruhi kebijakan kebijakan politik. Oleh karena itu dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dijelaskan soal ketentuan kepengurusan, dan jumlah caleg yang diusung parpol. Kedua hal itu harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan.

Hal ini disampaikan oleh DR.Ferry Liando saat menjadi pemateri pada kegiatan sosialisasi "Kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik" yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bitung, Senin (13-11-2017) kemarin di BPU Kantor Wali Kota Bitung.

Namun, akademisi Unsrat ini menambahkan bahwa dengan adanya kebijakan avirmatif Action itu kontribusi politik perempuan terutama di DPRD belum dinilai optimal.

" Memang jumlah perempuan di DPRD terus meningkat setiap kali ada pelaksanaan pemilu namun kontribusi politik perempuan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik belum memenuhi harapan sebagaimana yang menjadi tujuan diterapkannya avirmatif action. Dalam hal kepentingan perempuan belum banyak diperjuangkan para politisi perempuan di DPRD. Kebanyakan yang diperjuangkan adalah tema tema yang Sifatnya umum yang juga sama diperjuangkan oleh politisi pria,"jelasnya.


Perjuangan mengatasnamakan identitas perempuan belum begitu menonjol dalam sebuah produk kebijakan atau program yang diusulkan ke eksekutif. Faktanya adalah kepekaan yang seperti belum terlatihnya para politisi perempuan ini dalam memahami isu-isu publik perempuan sebagaimana yang diperjuangkan oleh para aktivis perempuan selama ini. Salah satu penyebab adalah tidak selektifnya para elit partai politik dalam memilih calon anggota legislatif.


" Banyak aktivis perempuan yang selama ini berjuang membela kepentingan perempuan namun tidak diberi kesempatan oleh parpol untuk diusung sebagai caleg. Kebanyakan perempuan yang diusulkan adalah para perempuan keluarga dekat pejabat. Padahal tidak semua dari mereka memiliki kepekaan terhadap isu isu dan perjuangan perempuan," pungkas Liando.

Hadir pada kesempatan itu Wali Kota Bitung Max J Lomban,Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Telly A Lengkong.

Reporter : Yaser Baginda
Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.