Suara Pembaharu ideas 2017

Penulis : Ahmad Labib
Chairman puspeknas (pusat pengembangan ekonomi dan keuangan nasional)


Ahmad Labib
Kinerja ekonomi tahun 2017 bagi Indonesia ternyata tidaklah terlalu indah seperti yang diharapkan sebelumnya oleh masyarakat dan pemerhati ekonomi. Masih kuatnya tingkat eksposure Indonesia terhadap perekonomian dunia yang relative meningkat namun lambat (3.2% di tahun 2016 menjadi 3.6% di tahun 2017) membuat perekonomian Indonesia mau tidak mau harus pula tumbuh lambat, dimana pada tiga triwulan awal tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5.02% saja dan jauh dari target yang semula dicanangkan. Namun indikasi rebound perekonomian Nasional mungkin terjadi di tahun 2018 dikarenakan pola pertumbuhan ekonomi global baik kelompok Negara maju dan berkembang memang menunjukkan hal serupa seperti diperlihatkan oleh grafik berikut:
Guna memanfaat situasi indikasi rebound ekonomi ini tentunya Indonesia harus mempelajari posisi-nya dalam hal terpenting dalam aktifitas ekonomi, yaitu perdagangan internasional. Sampai saat ini Indonesia masih belum dapat meningkatkan posisi tawarnya di dunia perdagangan internasional karena langkah pengembangan dan pembangunan sektor perdagangan nasional masih terhambat oleh banyak hal sektoral lainnya, yakni utamanya pengembangan dan regulasi di sektor industry, investasi dan keuangan/perbankan. Sejatinya dengan potensi SDA yang cukup serta SDM yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi, Indonesia dapat lebih unggul dibandingkan Negara-negara lain khususnya di region Asia Tenggara. Keunggulan ini dibutuhkan karena arah pengembangan perekonomian Negara-negara di dunia sudah mengarah pada agenda Revolusi Industri Ke-4 di tahun 2045 dimana perekonomian dunia akan makin diwarnai oleh e-commerce dan e-business yang sarat oleh teknologi dan mengandalkan kepiawaian SDM dalam mendorong pergerakan ekonomi via teknologi dan informasi. Sejauh ini terlihat bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari perdagangan internasional adalah yang terendah secara tahunan ( hanya 0.08% pada tahun 2016) dan bahkan pernah negative (-0.24%) pada tahun 2014. Grafik berikutnya kiranya dapat memberikan refleksi utuh bahwa otorita perdagangan dan pihak pengambil kebijakan terkait perdagangan internasional di Indonesia harus melakukan upaya lebih keras dan terarah dalam membenahi kinerja perdagangan internasional Negara ini.
Sejauh ini dari data yang tersedia sepanjang periode 2009-2015 terlihat bahwa Indonesia memiliki tingkat porsi perdagangan terhadap GDP yang rata-rata relatif paling rendah diantara Negara-negara utama di ASEAN. Dengan hanya nilai porsi sebesar 47.22%, Indonesia jelas tertinggal jauh oleh Malaysia (148.35%), Thailand (130.95%), dan bahkan oleh Filipina (82.33%) dan Vietnam (160.22%). Bukti dari data otentik ini menunjukkan secara eksplisit bahwa Indonesia justru sangat tergantung pada impor baik impor bahan modal maupun konsumsi akhir relatif dibanding Negara-negara dalam region yang sama dan nyata secara absolut dan komparatif relatif lebih lemah keunggulannya dibandingkan Indonesia.  Namun data terakhir bulan September 2017 memperlihatkan bahwa peningkatan y-o-y dari ekspor nasional mudah-mudahan akan memperbaiki kinerja perdagangan yang selama 5 tahun terakhir turun terus namun bila peningkatan ini dikarenakan trend peningkatan harga-harga komoditas global utamanya pertanian dan SDA yang terjadi, maka perangkap Dutch Desease kembali akan dialami Indonesia seperti dialami pada saat Oil Boom dan Commodity Boom di masa-masa sebelumnya.
Masalah dan isu lainnya adalah pelemahan daya beli masyarakat yang ditandai oleh menurunnya komsumsi masyarakat untuk barang-barang kebutuhan pokok dan tutupnya banyak pusat perbelanjaan domestik serta gerai-gerai yang beroperasi di dalamnya. Data BPS 2 tahun terakhir memang terdapat kecenderungan tren perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat atas barang barang kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan), sementara konsumsi atas barang lainnya tumbuh lebih tinggi. Perlambatan pada komponen konsumsi bahan kebutuhan pokok terutama didorong oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi sandang dan perumahan (dan perlengkapan Rumah Tangga), namun pertumbuhan konsumsi pangan relatif tetap stabil dalam dua tahun terakhir. Disisi lain terjadi peningkatan kebutuhan non pokok tahun 2016 dan 2017 yang utamanya didukung oleh konsumsi transportasi dan komunikasi serta konsumsi restoran dan hotel yang tinggi. Hal ini sejalan dengan perkembangan indikator sektor riil seperti penjualan kendaraan dan tingkat okupansi hotel. Penurunan konsumsi ini juga diikuti oleh data survei konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan trend penurunan porsi pengeluaran untuk konsumsi, sementara porsi pembayaran cicilan utang dan tabungan meningkat dengan kata lain pertumbuhan Dana pihak ketiga (DPK) di sektor perbankan terus meningkat mengindikasikan bahwa alokasi pendapatan untuk menabung semakin tinggi sementara untuk konsumsi menurun; OJK melaporkan bahwa total Dana pihak Ketiga  di sektor perbankan yang didominasi oleh tabungan masyarakat tumbuh paling cepat diantara produk perbankan lain (11,18%) per bulan Mei 2017. Fenomena menarik adalah terindikasinya gejala pola konsumsi online yang diamini oleh Kementrian Infokom dengan menunjukkan bahwa selama triwulan II dan III  tahun 2017 secara signifikan sektor Informasi dan Komunikasi menempatkan dirinya sebagai sektor yang paling cepat pertumbuhannya setelah sektor jasa lainnya (9.33%). Tentunya di tahun 2018 dan kedepannya pendataan yang lebih baik dan komprehensif tentang aktifitas ekonomi online (dalam hal ini termasuk e-commerce, Fintech, dll) harus dilakukan BPS bersama-sama dengan lembaga terkait lain dalam  upaya menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi yang lebih utuh.
Masalah yang juga cukup penting untuk direfleksikan dan diproyeksikan adalah isu pemerataan pendapatan dan pembangunan. Kontribusi perekonomian nasional masih didominasi oleh kawasan Indonesia Bagian Barat, yakni pulau Jawa dan Sumatera dengan porsi mencapai 80,7% dari total PDB nasional. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa tumbuh rata-rata 5,8% di atas rata-rata pertumbuhan nasional dengan dukungan sektor industri dan perdagangan yang lebih mumpuni karena keunggulan infrastruktur dan suprastruktur daerah. Sementara Pulau Sumatera tumbuh relatif lebih lambat rata-rata sebesar 4,6%, dengan ketergantungan yang tinggi dari daerah-daerah propinsi dan Kabupaten/Kota di pulau tersebut terhadap komoditas pertanian dan perkebunan.
Di sisi lain, kinerja perekonomian kawasan timur meskipun tumbuh  relatif baik namun kontribusinya masih rendah karena struktur ekonominya didominasi oleh komoditas SDA seperti pertambangan dan mineral yang seperti halnya komoditas pertanian terdampak volatilitas harga global. Terkait dengan kondisi pemerataan pembangunan yang masih buruk, ketimpangan pembangunan antar daerah ini ditunjukkan pula oleh tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi di wilayah Indonesia bagian Timur. Wilayah Papua-Maluku sebagai contoh masih memiliki 21,7% tingkat kemiskinan disusul Bali dan Nusa Tenggara (14,7%) dan Sulawesi (11,1%) yang bila dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Sumatra (berkisar di 10-11%) terlihat implikasi adanya kaitan antara tingkat pemerataan pembangunan dengan tingkat kemiskinan di daerah. Hal yang mengartikan bahwa upaya pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia yang telah dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi dan menyerap banyak dana APBN serta menimbulkan banyak pro-kontra karena isu penarikan hutang dan agenda investasi Negara asing dengan kekuatan ekonomi serta keuangan mereka harus lebih diarahkan pada upaya pemerataan yang lebih baik. Tentu kinerja di tahun 2017 dalam hal isu pemerataan secara rasional dapat diterima karena investasi di bidang infrastruktur tidak dapat dirasakan dampak ekonominya langsung secara keseluruhan pada saat infrastruktur dibangun bahkan setelah proyek infrastruktur itu selesai. Semua dampak ekonomi dari program pembangunan insfrastruktut akan utuh tercerminkan pada saat infrastruktur tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dalam aktifitas ekonomi mereka.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi nasional memang adalah domain peran swasta dalam artian kegiatan sektor riil masyarakat sebagai  sumber pertumbuhan ekonominya. Namun secara konsep dan teori tidak dipungkiri bahwa peran fiskal pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat melalui APBN-nya adalah keharusan sebagai alat intervensi pemerintah yang efektif guna mendorong akselerasi perekonomian nasional melalui efek multiplier belanja pemerintah yang berkualitas, menganut prinsip value for money  serta dilakukan berdasarkan basis kinerja. Dengan target APBN 2018 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pemerintah telah merencanakan belanja K/L yang lebih berkualitas, ditambah lagi dengan realitas sulitnya mencapai target penerimaan Negara khususnya pajak selama 3 tahun terakhir yang pada posisi 15 Desember 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.058,4 triliun atau 82,5% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Dan diperkirakan pula akan ada shortfall penerimaan pajak sekitar Rp130 triliun, yang tentunya dibarengi pula oleh penyerapan dana APBN khususnya belanja modal di K/L yang juga ditenggarai akan jauh dari pencapaian 90% an karena pada akhir bulan Oktober 2017 baru terserap 51,4%.
Lemahnya daya penyerapan K/L dalam alokasi belanja APBN ini sebenarnya bukan hal baru dan berlaku pula di daerah propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia. Terlebih lagi bila melihat bahwa dana Pemenrintah daerah di perbankan dari tahun ke tahun makin tinggi, mengindikasikan bahwa daerah kurang efektif dalam menjalankan roda pembangunan karena dana APBD mereka alih-alih digunakan untuk belanja pembangunan namun disimpan di perbankan dengan salah satu alasan sumber penerimaan PAD yang potensial. Dana Daerah yang disimpan di Bank Daerah sebagai Dana Pihak ketiga makin meningkat dimana tercatat oleh OJK hingga Juni 2017 dana pemerintah daerah yang mengendap jumlahnya mencapai Rp 222,6 Triliun atau naik Rp 7,9 Triliun dibanding periode yang sama tahun 2016. Posisi simpanan pemda yang utamanya milik Propinsi, di Bank Daerah ini terdiri dari simpanan dalam bentuk giro Rp 140,7 Triliun (63,2%), deposito Rp 76,6 Triliun (43,4%), dan tabungan Rp 5,3 Triliun (2,4%).
Dengan demikian upaya pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2018 harus lebih baik lagi dalam mendorong kinerja urusan dan fungsi mereka dalam mendorong ekonomi sektor rill serta tentunya dengan tetap menjalankan fungsi utama yaitu pemenuhan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Pemerintah pusat telah berencana untuk mempercepat proses penyerapan dana APBN melalui upaya penyerahan DIPA secepatnya di akhir tahun 2017 agar implementasi atau pelaksanaan belanja negara dari Kemenkeu dan lembaga hingga daerah bisa dilaksanakan lebih cepat. Ketika lebih cepat, maka bakal mendorong ekonomi lebih tinggi, penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak, hingga pemerataan ekonomi nasional.
Akhirul kata, semua refleksi dan proyeksi ekonomi yang telah disampaikan tentunya tidak lepas dari niatan dan kemauan untuk bekerja lebih keras dan efektif di tahun depan. Amunisi sudah lebih dari cukup di luar potensi penerimaan pajak, pemerintah juga sudah mencanangkan penurunan sisi pembiayaan atau tepatnya ketergantungan terhadap hutang pada tahun 2018. walaupun itu adalah hutang domestic sekalipun (target pembiayaan turun 18%). Sementara dana alokasi untuk kesejahteraan khususnya untuk penanggulangan kemiskinan dan dukungan pada masyarakat berpendapatan rendah terus diperkuat diantaranya bantuan social, hibah subsidi, dan dana desa terlakokasikan pada tahun 2018 sebesar Rp283,7 Trilyun. Allhamdulillahnya pula penilaian dunia internasional khususnya untuk easiness of doing business yang terkait penumbuhan minat investasi makin membaik dimana menurut laporan EODB 2018, Indonesia naik 19 peringkat, dari ranking 91 ke 72 yang berarti posisi Indonesia saat ini berada di atas negara-begara peers lainnya, seperti Afrika Selatan (82), Qatar (83), India (100), Filipina (113), Argentina (117), Brazil (125).  Belum lagi Fitch Rating yang pada tanggal 20 Desember 2017 mengumumkan kenaikan peringkat Utang Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil yang mengartikan ketahanan Indonesia terhadap guncangan eksternal atau faktor global  serta memiliki Kebijakan makroekonomi yang konsisten dalam menjaga stabilitas serta disiplin dalam menjaga kebijakan moneternya sehingga membatasi dampak aliran modal asing yang keluar dari Indonesia. Namun catatan-catatan penting tentang potensi masalah tekanan pasar terhadap kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral AS Federal Reserve. ketergantungan Indonesia terhadap komoditas juga masih relatif tinggi. Adapun tantangan dari dalam negeri adalah Indonesia akan menghadapi tahun politik di tahun 2018. Semoga di tahun 2018 segalanya akan lebih baik dan dilancarkan oleh Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Aamiin.

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.