Suara Pembaharu ideas 2018

Boltim, Suarapembaharu.com - Sungguh tak wajar tindakan perusahaan HGU dari perpindahan tangan PT. Ranomout terkait dengan pelaporan terhadap oknum warga Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ke Polda Sulut dengan tudingan melakukan penyerobotan lahan.

Sofyan Alhabsy, Ketua Komisi I DPRD Boltim

Meskipun belum ada penetapan tersangka terhadap kedua oknum yang belum tahu pasti namanya ini, akan tetapi hal itu sudah tak sesuai dengan indikatornya.

Seperti yang ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Boltim, Sofian Al Habsy kepada media ini, Jumat (2-2-2018) bahwa tidak seharusnya perusahaan terkait melayangkan laporan Ke Polda Sulut.

"Ia belum mengetahui jelas nama dari Perusahaan tersebut, kalau pun ini perusahaan besar setidaknya mereka terlebih dahulu melakukan rapat bersama masyarakat yang bersangkutan, jangan langsung memvonis bahwa mereka salah," ujarnya.

Menurutnya, penegakan secara hukum itu ada tahapanya. Dengan demikian, perusahaan tersebut harus mengikuti prosedur pelaporan.

 "Apa lagi di Bolaang Mongondow ini masih rentan dengan adat istiadat, harusnya ini dapat diselesaikan oleh pemerintah di dalam desa dan jika tidak selesai lanjutkan ke Polsek atau Polres terdekat bukan melangkahinya ke Polda," terang Aba Ung sapaan akrabnya.

Ia pun menjelaskan tentang apa yang diketahuinya soal kejadian itu. Mengacuh pada Undang - undang No 05 tanah merupakan fungsi sosial.

 "Sehingga itu di jaman krisisnya ekonomi pada saat itu hampir seluruh masyarakat sekitar mulai berkebun di lahan tersebut. Sementara, perusahaan yang saat ini melanjutkan HGU dari pemilik sebelumnya PT Ronomout dengan bidang usaha Kelapa ini sebenarnya tahun 2019 itu sudah habis, dengan ketentuan tiga tahun sebelum waktunya izin sudah diperpanjang," urainya.

Pastinya tambah Sofian, dalam waktu dekat ini komisi I DPRD Boltim meminta arahan Pimpinan Dewan untuk melakukan Hearing bersama pemilik perusahaan dan akan melibatkan Pemerintah Daerah terutama Bapak Asisten I beserta lainya.

"Kasihan lah masyarakat kita yang tidak tahu menahu dengan hal ini, terus langsung di laporkan atas dugaan penyerobotan yang statusnya meraka hanya meminjam lahan untuk menanam jagung. Nah, sekarang tanaman setelah di usir perusahaan malah melakukan penebangan pohon kelapa yang merupakan jenis HGU dari perusahaan itu. Pertanyaannya, apa lagi jenis usaha yang mereka produksi, status HGU kan bukam milik pribadi, ini tentunya sudah berlebihan," tutup Aba Ung dengan nada tegas.

Reporter : Adryanta Mokodompit
Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.