Suara Pembaharu ideas 2018

Penulis : Muhammad Ridwan S.IP, Pengamat Politik dan Pemerintahan

Maraknya praktek Politisasi terhadap ASN utamanya guru selalu menjadi polemik dalam setiap perhelatan kepala daerah langsung. Eksistensinya yang di harapkan untuk menjaga netralitas birokrasi malah banyak kita jumpai berperan layaknya aktor politik itu sendiri, ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah kewenangan yang di miliki oleh kandidat tertentu terutama kandidat yang berstatus incumbent, lewat kewenangan itu sangat mudah mengarahkan melalui instruksi berjenjang.

Perintah memilih dan memenangkan calon dilakukan secara berantai sesuai dengan struktur tidak hanya dipaksa untuk memilih, lewat modus yang digunakan untuk mendapat dukungan para guru, dari memberi janji, mengarahkan, memaksa, hingga mengintimidasi. Posisi incumbent sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah kadang membuat mereka menjalankan aksi kecurangan. Itulah yang salah satu dasar tuntutan memenangkan calon kepala daerah dengan menggunakan pengaruh dan kewenangannya terhadap peserta didik, orang tua murid, dan masyarakat. Praktek politik terhadap guru ini sangat berdampak buruk bagi penyelenggaraan pilkada dan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada jelas ditegaskan bahwa kandidat kepala daerah dilarang menggunakan fasilitas serta anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Sanksinya berupa pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda pa­ling banyak Rp 6 juta. Juga UU No 5 2014 tentang aparatur sipil negara, PP 53/2010, PP 42/ 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negri sipil. Selain melanggar aturan main, mobilisasi guru ini telah mencederai prinsip demokrasi elektion yang jujur dan adil.

Kecurangan membuat pertarungan menjadi timpang. Melalui kekuasaannya atas guru. Maka, harus ada upaya serius untuk melindung­i para guru. Solusi cepat yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ser­ta Kementerian Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah mengirim surat edaran ke pemerintah daerah agar tidak memobilisasi guru. Penting juga membuka pos pengaduan yang memudahkan guru yang menjadi korban pilkada untuk melapor. Para penyelenggara pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, harus lebih proaktif. Walau menjadi korban, guru biasanya takut melapor. Mekanisme pengaduan tertutup bisa menjadi salah satu solusi. sekaitan dengan itu , menjelang pilkada serentak terkhusus pilgub Sulsel tahun 2018 di harapkan para ASN bisa menjaga iklim politik yang sejuk.

ASN merupakan organisasi non politik praktis yang seyogyanya menjadin pamong netralitas pilkada, meski pun masing-masing memiliki hak pilih. Dengan memiliki hak pilih itulah, diharapkan dapat memilih pemimpin yang mempunyai kompetensi dan jauh dari karakter intimidatif agar daerah dapat terbangun dengan baik. Jangan sampai hanya karena iming-iming yang tidak menentu lantas tergiur dan terkesan "salah urus".

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.