Suara Pembaharu ideas 2018

Jakarta, Suarapembaharu.com - Pemilihan kepala daerah  yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005 menjadi tonggak awal dari proses demokratisasi politik lokal di seluruh wilayah otonom Indonesia. Upaya demokratisasi lokal sejalan dengan semangat reformasi dalam melakukan perbaikan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat masayarakat lokal. Indeks demokrasi yang dirilis Freedom House pada tahun 2005 memperlihatkan kuatnya korelasi antara demokratisasi dengan kesejahteraan masayarakat, indeks ini memperlihatkan bahwa 70% negara yang berpendapatan tinggi adalah negara dengan sistem politik yang demokratis, dan hanya 10% negara nondemokratis yang memiliki pendapatan tinggi dan hampir semuanya  merupakan negara produsen minyak. Pengaruh Demokratisasi terhadap kemajuan pembangunan masyarakat di dorong oleh pola partisipasi dan kompetisi publik dalam melakukan pembangunan.

Pandangan yang  lebih jauh disampaikan Robert A Dahl dalam bukunya “On Democracy” yang menyebutkan 10 proposisi yang menjelaskan mengapa demokrasi mampu mewujudkan pembangunan, Demokrasi mencegah sistem pemerintahan yang keji dan sewenang-wenang, Demokrasi menjamin hak fundamental warga negaranya, Demokrasi menjamin kebebasan warga negara, Demokrasi membantu warga negaranya melindungi kepentingan fundamental, Demokrasi memberikan kesempatan lebih luas bagi warganya untuk menentukan nasib sendiri sesuai hukum, Demokrasi melakukan tanggung jawab moral, Demokrasi menjamin perkembangan kemanusiaan, Demokrasi menjamin kesetaraan politik yang lebih tinggi atas warganya, Demokrasi menghindari perang terhadap negara lain, Demokrasi mendorong kemakmuran.

Namun, Meskipun demikian Dahl tidak menjamin demokrasi mampu mendorong selamanya kebahagiaan, keadilan dan kemakmuran, namun sistem ini dapat diharapkan menjadi sistem alternatif dari sistem lainnya.

Kajian para indonesianis  mengenai politik lokal di Indonesia yang dikompilasi oleh Henk Schutle Nordholt, dan Gerry Van Klinken memperlihatkan adanya anomali demokrasi lokal dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia.  Indonesia masih mengalami transisi politik demokrasi pasca orde baru, sehingga demokrasi lokal Indonesia masih diwarnai oleh primodial etnisitas, kekerabatan, pengaruh agama dan peran elite lokal yang dominan, desentralisasi tidak serta merta membuahkan demokrasi lokal yang lebih kuat, justru diwarnai oleh berbagai permasalahan. Permasalahan itu terbentang dari kekerasan, konflik hukum, korupsi, penguatan politik dinasti dan berbagai anomali politik lokal lainnya.

Munculnya anomali politik lokal pada Pilkada langsung di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh proses rekrutment partai politik terhadap kandidat kepala daerah pada pilkada langsung di Indonesia. Proses rekrutmen kandidat masih berbasis pada jumlah mahar, keputusan sepihak pimpinan partai politik, dan tekanan kelompok-kelopok kepentingan politik yang bertendensi ancaman dan kekerasan.

Oleh karena itu, Partai politik harus mampu meminimalisir dan mengeleminasi berbagai praktek-praktek penyimpangan politik melalui terobosan ilmiah dalam upaya pengambilan keputusan politik. Proses pemilihan kandidat kepala daerah yang berbasiskan survei, mampu memotong pola-pola destruktif dalam pemilihan kandidat kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik.

Dari beragam persoalan yang dihadapi perkembangan demokrasi di Indonesia itu lah, maka menurut Razikin Djuraid, salah satu pemerhati politik nasional bahwa penelitian mengenai pilkada  sejak tahun 2005 mencatat tentang sulitnya proses rekrutmen partai politik  dalam menentukan kandidat kepala daerah. Partai politik terjebak dalam pragmatisme  “mahar” politik, selain itu partai politik terjebak dalam sentralisme dan elitisme pengurus pusat.

"Seringkali partai politik tidak memberikan kesempatan yang besar bagi kadernya untuk berperan dan berkontestasi. Padahal pola sentralisme dan elitisme partai politik dalam menentukan kandidat kepala daerah seringkali memicu konflik internal. Konflik ini bahkan dapat mendorong instabilitas politik secara nasional," ungkap pria yang baru saja menyelesaikan studi S2 nya di UI ini, Sabtu (23-2-2018) didepan peserta diskusi yang digelar di gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Ditambahkan Razikin, fenomena ini dilihat oleh sejumlah analis politik, salah satunya Saiful Mujani, sebagai cermin macetnya kaderisasi di internal partai politik. Tidak ada kader yang memiliki popularitas, kepercayaan publik, dan kompetensi yang memadai.  macetnya proses kaderisasi sejak di tingkat paling bawah terjadi karena partai politik dikuasai oleh segelintir elite partai yang mengutamakan kepentingan sempit, seperti materi dan jabatan. Proses kaderisasi jangka panjang dan pemberian kesempatan bagi kader untuk maju justru diabaikan. Para elite partai politik yang bersifat oportunis dan pragmatis ini menjual kesempatan bagi kadernya untuk maju dan memperjuangkan idealisme sebagai gubernur kepada para tokoh di luar partai yang dinilai mampu memenangi pilkada. Sebagai balasannya, mereka meminta imbalan materi atau jabatan tertentu jika tokoh itu menang.

" Selain menyandarkan pada tokoh-tokoh pesohor atau yang memiliki uang besar, parpol juga semakin tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (incumbent) yang masih memiliki banyak political resources dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Dalam hal ini, maka ikatan kekerabatan dengan para incumbent atau tokoh sentral parpol jelas saja membuat nepotisme dan favoritisme semakin menonjol. Inilah yang membuat partai politik tidak bergeming atas berbagai kritik publik, ketika misalnya, di Kabupaten Kediri mendorong istri pertama dan isteri muda bertarung dalam pilkada, atau di kabupaten Sitaro Sulawesi Utara dimana bupati dua periode disana mendorong istrinya mencalonkan diri untuk menggantikan posisinya," beber tokoh pemuda Muhammadiyah ini.

Partai sering tidak melibatkan aspirasi publik dalam menentukan kandidat kepala daerah mereka, padahal pemenangan kepala daerah merupakan momentum pemenangan terpenting dalam membangun kemengan partai politik yang lebih besar lagi dalam kontestasi pemilu, akomodasi terhadap aspirasi publik akan membesarkan nama partai dan mendekatkan jarak partai politik dengan publik. Akomodasi Aspirasi publik dapat dihimpun melalui pendekatan ilmiah survei politik.

Dorongan elektabilitas terjadi pada PDIP ketika PDIP mengakomosir aspirasi publik untuk mendorong Jokowi menjadi gubernur DKI dan akhirnya menjadi Presiden Republik
Indonesia setelah SBY. Namun sebaliknya, Arogansi partai politik dengan tidak mendengarkan suara partai politik pada pemilu 2018 terjadi pada partai Demokrat yang menganulir hasil konvensi partai demokrat di Kota Bandung dengan mengganti nama Yossi Irianto dengan Rully, keadaan ini menimbulkan konflik dan dinamika politik internal. Dinamika juga terjadi ketika Partai Golkar cenderung tidak mendengarkan aspirasi publik untuk memilih kadernya sendiri Dedi Mulyadi dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat.

Oleh karena itu, Razikin Juraid menyimpulkan dalam proses rekrutmen kandidat kepala daerah, partai politik cenderung memiliki 4 karakteristik, yaitu, 1) Cenderung mengakomodasi kandidat yang bermodal, 2) Permisif terhadap berbagai praktek yang mencederai politik demokrasi, seperti politik kekerabatan, kandidat ex tahanan korupsi dll, 3) sentralistik dan elitis  dan tidak mengakomodasi kader politik, dan 4) mengabaikan aspirasi publik.

"Oleh karena itu partai politik harus melakukan perbaikan internal dengan mengakomodasi aspirasi publik untuk memperbaiki pencitraan partai politik di mata publik," pungkasnya.


Editor : Arham Licin




Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.