Suara Pembaharu ideas 2018

Minahasa, Suarapembaharu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Minahasa, mengumumkan batasan maksimal dana kampanye tiap-tiap Parpol pengusung sebesar 750 juta, dalam tahapan kampanye untuk Pilkada 2018 mendatang, Sabtu (10-2-2018).

(ist) Rakor KPU bersama stakeholder membahasa batasan dana kampanye di pilkada 2018

Hal ini disampaikan, dalam rapat koordinasi KPU Minahasa bersama dengan Panitia Pengawas (Panwas), Partai politik (Parpol) pengusung pasangan calon (Paslon) , LO, Pihak Kepolisian, Media center / wartawan dan utusan PPK di Hotel Mercure Manado.

Dalam sambutannya, ketua KPU Minahasa Meydi Tinangon menyampaikan pihaknya tentu tidak keberatan dengan besaran sumber dana serta Tinangon membeberkan apa yang harus diperhatikan oleh tiap-tiap Parpol.

" Pihak kami tidak keberatan dengan besaran dana kampanye Parpol,Dana kampanye dapat berupa uang, barang, jasa, termasuk diskon yang melebihi kewajaran, dianggap sebagai sumbangan. Namun, pasangan calon dan parpol/gabungan parpol dilarang menerima sumbangan dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan Pemda, BUMN, BUMD, BUM Desa atau sebutan lain, " ungkapnya.

Tinangon juga menambahkan, jika ada Parpol dan Paslon yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi serta dana kampanye yang lebih akan di masukan ke kas Negara.

" Pasangan calon yang melanggar ketentuan pembatasan dana kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Serta, apabila sumbangan yang melebihi ketentuan, maka pasangan calon dan parpol/gabungan parpol dilarang menggunakan dana kelebihan dan wajib melaporkannya ke KPU. Mereka harus menyerahkan kelebihan ke kas negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir," Tukasnya.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, dana kampanye bersumber dari Partai politik (Parpol) maksimal Rp 750 juta, sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain atau perseorangan Rp 75 juta, kelompok maksimal Rp 750 juta,  dan badan hukum swasta Rp 750 juta.

Reporter : Riedel Memah
Editor : Arham Licin

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.