Suara Pembaharu ideas 2018

Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT. Delta Pacifik Indotuna kepada lima ratus lebih karyawan tanpa pasangon menjadi trending topik di perbincangkan banyak kalangan di Kota Bitung dalam beberapa hari terakhir.



Dan banyak pihak menilai, perusahan yang bergerak di badang perikanan ini seakan-akan kebal dengan hukum ketenagakerjaan yang sudah lama menjadi tameng untuk melindungi pekerja dari para kaum-kaum borjuis.

Jika di tarik kebelakang, sejarah panjang PT. Delta hampir setiap tahun mengalami banyak pelanggaran yang sampai hari ini pun masih belum terselesaikan oleh pemerintah kita. Mulai dari penimbunan limbah batu bara, dugaan pembutan jembatan tanpa izin, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawan, serta PHK secara sepihak menjadi masalah tanpa ada solusi pemerintah Kota Bitung.

Bahkan, wakil rakyat tempat kumpulan orang-orang hebat di buat pusing tujuh keliling oleh PT Delta yang hanya menghadirkan kuasa hukum di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan RTMM-SPSI di DPRD. Kesaktian perusahan kembali teruji dengan surat sakti Walikota Bitung, di hadapan ratusan buruh, Lomban menyurat secara resmi dengan maksud menghadirkan pihak perusahan untuk mencari solusi. Namun, kembali tidak di indahkan.

Siapa sebenarnya yang berada di belakang PT Delta,? Apakah hadirnya orang nomor dua di indonesia menandakan simbol saktinya Delta? Atau adakah kedekatan petinggi perusahan dengan pemerintah Kota Bitung kita sehingga Delta sulit di sentuh oleh hukum? Muda-mudahan itu tidak benar.

Kita ketahui bersama, kasus PT Delta adalah murni kasus tenaga kerja, bukan karena kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Jangan sampai hal ini di politisir oleh golongan-golangan tertentu yang ingin merubah kebijakan menteri.

Tapi saya sebagai penulis menilai, masalah di PT Delta akan menjadi gejolak sosial yang sangat mencederai aspek-aspek kehidupan manusia di tengah-tengan masyarakat yang tinggal di kota yang multi etnis ini.

Lima ratus lebih karyawan yang di PHK perusahan, itu artinya angka pengangguran di Kota Bitung semakin bertambah. Tidak bisa di pungkiri faktor ekonomi mempengaruhi perilaku manusia, karena pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya, merupakan masalah yang lebih rumit dan serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang mengungtungkan penduduk berpendepatan terendah.

Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, perdagangan anak dan itu akan menjadi patologi sosial atau kumatnya penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas.

Penulis : Yaser Baginda

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.