Suara Pembaharu ideas 2018

Bitung, Suarapembaharu.com - Aksi pemblokiran yang dilakukan Eks pekerja berujung pada penutupan perusahan PT Delta Pasific Indotuna (Delpi).



Hal ini, diketahui beredarnya surat pemberitahuan penutupan perusahan pada 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Perusahan Elyasa Bahalwan, SH mewakili 700 karyawan baru denga isi surat sebagai berikut :



"PT_ Delta Pasific Indotuna (Delpi) berkedudukan di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, yang dalam hal ini wakili oleh ELYASA BAHALWAN selaku direktur, bersama ini perlu kami sampaikan bahwa, dengan terjafinya perselisihan hubungan idustrial, mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara PT Delta Pasific Indotuna dengan Sdr. Adnan Bin Awad dkk 549 orang. Sebagaimana kronologis permasalahan terlampir. 1. Dan ternyata perselisihan tersebut Sdr. Adnan Bin Awad, tidak menggunakan melanisme yang diatur oleh UU No 2 Tahun 2004 trntang PPHI namun juatru dengan cara melakukan penutupan akses masuk ke perusahan dan penghalang-halangan terhadap karyawan yang madih aktif bekerja , sejumlah 700 orang . Sehingga perusahan tidak dapat beroperasi/berhenti total sejak tanggal 11 Mei 2018 hingga saat ini. 
Dan berkaitan hal tersebut diatas, PT Delta Pasific Indotuna telah berupaya memohon perlindungan keamanan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Bpk Kapolda Sulawesi Utara, sebagaimana surat permohonan perlindungan keamanan terlampir 2 dan 3, akan tetapi ternyata hingga saat ini tidak ada tanggapan dan tidak ada perlindungan keamanan serta tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis terhadap PT Delta Pasific Indotuna. Sehingga PT Delta Pasific Indotuna tidak memiliki kemampuan lagi untuk nerupaya menjalankan aktifitas opresional perusahan.
Karenanya, melalui surat ini disampaikan kepada bpk Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung dan seluruh karyawan PT Delta Pasific Indotuna akan menghentikan oprasional secara Permanen penutupan efektif mulai tanggal1 Juli 2018 sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang No 7 Tahun1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahan. Ttd Elyasa Bahalwan, SH." (Yb)

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.