Suara Pembaharu ideas 2018

Malambae Sahabat (46) terus saja mencangkul lahannya ketika didatangi wartawan untuk menanyakan kalau ada bantuan pupuk yang ia dapat. Jawabnya singkat, padat bernada pesimis, "yah! Mungkin hanya mereka yang dekat, yang biasanya dapat," ungkap dia dengan liri.



Hampir separuh dari usianya ia abdikan sebagai petani, sekadar untuk menyambungkan hidup dan membiayai kuliah anaknya di salah satu perguruan tinggi di Sulut. Bagi dia persoalan bantuan pupuk bukan lagi jadi soal, hal itu terjadi karena memang pesimismenya terhadap janji bantuan itu.

"Sudah banyak yang datang memberi janji mau menyalurkan pupuk, toh saat ini memang belum ada. Oleh karena itu lebih baik tetap bekerja sebagaimana adanya. Kalau memang ada, yah! Bersyukur," ungkap dia.

Persoalan pupuk bersubsidi akhir-akhir ini menjadi perbincangan di Kabupaten Kepulauan sangihe. Kisah Sahabat, adalah salah satu contoh suara petani yang terbungkam.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe, M Lumeling, Selasa (7/8/2018), menjelaskan pupuk Subsidi Pemerintah Daerah baru diadakan tahun ini, kalau pupuk Subsidi Pusat masyarakat harus menyediakan Rencana Defenetif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

"Namun demikian pak Bupati menginginkan cara bagaimana memudahkan masyarakat mendapatkan pupuk. Jadi kita mencari proses yang aman dan baru keluar surat keputusan inspektorat," kata dia.

Melalui hal itu kata dia akhir bulan (Agustus-) Pupuk Subsidi daerah yang sebanyak 60 hingga 70 Ton, sudah akan disalurkan.

"Akhir bulan ini pupuk jenis Ponska yang disubsidi daerah akan mulai dijalankan. Harga pupuk jenis ini, yang non-subsidi mencapai 11ribu/kg, namun ketika disubsidi oleh pemerintah, menjadi telah menjadi 4ribu/kg," imbuh Lumeling.

Lanjut dia, penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, akan disalurkan melalui pengecer yang ada di kecamatan, dan melalui proses-proses yang sudah ditetapkan.

"Aturan untuk mendapatkan pupuk subsidi, harus melalui rekomendasi Kapitalaung setempat. Hal ini dilakukan, jangan sampai ada yang lahannya hanya dua hektar,  terus dia meminta 10 ton, misalnya. Rekomendasi itu yang harus dibawa ke pengecer," jelasnya.

Kemudian terkait dengan pengecer, kata Lumeling, di dua kecamatan ditetapkan satu pengecer. 

"Siapa yang menjadi pengecer akan melalui proses mendaftar dulu, kemudian pemeriksaan berkasnya jika memungkinkan. Jadi yang mau menjadi pengecer harus melalui pemeriksaan inspektorat dan harus mendaftar," tutup Lumeling."

(ReynaldiTulong)

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.