Suara Pembaharu ideas 2018

Sangihe, suarapembahau.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Edwin Roring mengatakan, bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan memperjuangkan pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.


"Provinsi Sulut juga akan diperjuangkan Badan Pengelolaan Perbatasan, tak hanya di provinsi tapi juga berlaku juga kabupaten/kota. Nantinya Kabupaten Kepulauan Sangihe akan tipe A untuk Badan Pengelolaan Perbatasan," jelasnya, Kamis (13/09/2018) kemarin.

Dia juga menyampaikan untuk penerapannya yakni awal Januari 2019 mendatang, dan prosesnya akan dilengkapi berbagai persyaratan, salah satunya revisi Peraturan Daerah (Perda).

"Ada revisi Perda yang perlu diperbaiki. Harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe," tukasnya.

Sekda juga menambahkan, pentingnya revisi Perda tersebut, karena ada perubahan nomenklatur beberapa instansi diantaranya pada Inspektur, pembentukan bagian metrologi pada Dinas Perhubungan, dan ada perubahan status Bagian Perbatasan akan menjadi eselon II B yakni Badan Pengelolaan Perbatasan.

"Untuk nantinya Bagian Perbatasan akan menjadi Badan Pengelolaan Perbatasan. Juga akan dimasukan dalam pembahasan Kebijakan Umum (KU) Prioritas Platfom Sementara (PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019," tutupnya.

(ReynaldiTulong)

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.