Suara Pembaharu ideas 2018

Penulis : Sahrul Setiawan (Komisioner KPU Kota Manado)
Editor : Yaser Baginda


Suarapembaharu.com - Pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 mengenai hasil uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait Calon Anggota Legislatif (Caleg) berstatus mantan Terpidana kasus Korupsi. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menindaklajutinya lewat surat edaran 1095 disusul dengan surat edaran 1097 tentang pencermatan kembali caleg koruptor yang di TMS (tidak memenuhi syarat) saat Pengajuan calon maupun penetapan DCS dan kemudian melakukan sengketa administrasi pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan amar putusannya diterima untuk di tetapkan kembali menjadi MS (Memenuhi Syarat) di DCT (Daftar Calon Tetap) dan diterbitkan PKPU 31 tahun 2018 atas perubahan PKPU 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, Dprd provinsi dan dprd kab/kota.

Berdasar hal diatas, KPU Kota Manado akhirnya harus mengakomodir salah satu caleg dari Partai Demokrat dapil 4 atas nama Darmawati Dareho yang di TMS kan dalam penetapan DCS berkenaan dengan PKPU 20 tahun 2018 terkait caleg Terpidana Kasus Korupsi.

Terobosan KPU untuk tidak mengakomodir para terpidana Kasus Korupsi, Kajahatan Seksual Kepada Anak dan Bandar Narkoba memang menjalani jalan terjal dan hambatan dari banyak pihak. 

Tapi di satu sisi pandangan publik terkait terobosan hukum KPU mendapat respon besar dan menjadi topik utama dalam berbagai perbincangan, entah media, diskusi OKP/Ormas maupun diskusi ringan dari berbagai kalangan. Publik seakan mendapatkan ruang untuk kembali menilai dan mencermati perjalanan demokrasi bangsa Indonesia, melihat kinerja para wakil dan track record yang dicapai.

Jika kita kembali membaca sejarah Indonesia sejak awal berdirinya, telah jelas bangsa ini bersepakat menjadikan demokrasi sebagai sistim politiknya. Serupa dengan Indonesia, hampir seluruh dunia memiliki kesamaan sistim politik, karna diakui Demokrasi merupakan sistim politik terbaik yang pernah ada. Roh demokrasi sendiri berpijak pada kepentingan rakyat yakni, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. 

Berdasar hal tersebut, maka bisa diartikan pula sistim politik demokrasi menempatkan kepentingan rakyat sebagai tolak ukur atau pemangku kepentingan tertinggi dari sebuah Negara. Maka sudah seharusnya pula seluruh keputusan politis maupun kebijakan Negara yang dibangun tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Untuk itu penerapan demokrasi yang kini berjalan di Indonesia harus kembali dikaji, apakah keputusan dan kebijakan yang diambil politisi maupun pimpinan Negara telah sepenuhnya mengikuti keinginan rakyat ?. Hal tersebut dimaksudkan agar demokrasi kita benar-benar telah diserahkan kepada rakyat dan telah memberikan ruang kepada rakyat berpartisipasi secara langsung walaupun disatu sisi Negara kita mengatur perwakilan rakyat sebagai corong suaranya.

Keputusan politik para wakil rakyat juga harus kembali telusuri lebih jauh, apakah telah berpijak pada kepentingan rakyat ataukah pada kelompok-kelompok tertentu dan golongannya demi satu tujuan berkuasa. Karna perwakilan yang kini berlangsung di Indonesia, sebagian hanya berujung pada penyelewengan, pemenuhan hasrat untuk berkuasa dan mengumpulkan harta. 

Bisa kita lihat dari suguhan pemberitaan kasus korupsi yang terus bergulir dan seakan tak pernah habis di Indonesia walau berbagai upaya pemberantasan terus dimaksimalkan. Bahkan kehadiran lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun masih belum mampu meredam “demam korupsi” para politisi maupun pejabat publik. 

Akrobat kasus korupsi masih saja disajikan dan dipertontonkan dalam politik tanah air, bahkan tugu anti korupsi yang diresmikan KPK turut juga di korupsi. Mereka yang telah diambil sumpah dan komitmennya saat dilantik untuk menjalankan tugasnya pun tak lagi amanah.

Kasus Korpusi terakhir, terkait 41 anggota DPRD Malang yang ditetapkan tersangka oleh KPK pun sudah lebih dari cukup membuat ‘muak’ rakyat Indonesia dan membangun ketidakpercayaan publik akan sistem demokrasi yang di anut. Penetapan anggota DPRD Malang oleh KPK atas dugaan kasus korupsi, semakin memperjelas bahwa wajah sistem yang kita jalani berjalan mundur. 

Demokrasi belum mampu melahirkan para pejabat publik yang 'waras' dan komit membangun bangsa. Sementara kita pun masih saja berdebat soal substansi dan putusan hukum bagi pelaku korupsi di negeri ini.

Ketidakpercayaan publik dengan sistem demokrasi dan model penegakan hukumnya seakan tak lagi penting untuk dipahami dan cermati.

Kembali ke topik awal, terobosan yang terus dilakukan berbagai pihak termasuk penyelenggara pemilu, mulai dari mengkampanyekan anti politik uang, harus diakui belum cukup melahirkan orang-orang 'waras' di panggung publik. Terobosan hukum kita, seharusnya memberikan efek jera yang menutup ruang bagi para politisi jika terus melakukan pembiaran dengan agenda kepentingan rakyat, apalagi menciderai kepercayaan rakyat. 

Persoalan korupsi bangsa ini sudah sangat krusial dan termasuk extra ordinary crime yang wajib diselesaikan bersama dan komitmen bersama. Dan saya yakin, tingkat ke hati-hatian para politikus untuk melakukan korupsi akan semakin tinggi jika kita bersepakat tidak memberikan ruang lagi di panggung politik bagi mereka yang ditetapkan sebagai koruptor. Memerangi korupsi bukanlah sekedar pekerjaan retorika. Tapi, pekerjaan yang membutuhkan kejujuran, keberanian, ketegasan, dan komitmen.

Semangat untuk menjadi sebuah negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat dibangun atas komitmen bersama rakyatnya, bukan segelintir golongan. Dan pemilu hanyalah sebuah kompetisi untuk memenangkan hati rakyat, menjalankan amanat rakyat dan mensejahterakan rakyat.

73 tahun kita berdiri sebagai Negara merdeka dan berdaulat dengan sistim politiknya yang disepakati, seakan tak pernah sepenuhnya menjadi sebuah negara demokrasi yang utuh. Sebagai bangsa sepertinya ingatan kita amatlah pendek terutama pada peristiwa-peristiwa buruk yang pernah terjadi. Terlampau banyak peristiwa besar terlupakan sehingga tak tersisa diingatan kita untuk menariknya sebagai pelajaran. Dan tak heran peristiwa-peristiwa tersebut terulang kembali dengan pola yang hampir sama, dengan skala yg lebih besar. 

Jika bangsa ini tidak segera mengembalikan ingatan kolektifnya akan peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi di masa lalu, sungguh kita akan terus berada di ruang demokrasi kosong, terpenjara dan dimaknai sebatas sebuah simbol dalam sistem politiknya. Yang lebih parah lagi, jika bentuknya bukanlah ingatan kolektif melainkan trauma kolektif yang diakibatkan tekanan atas ingatan negatif masa lalu. Maka mentalitas bangsa, hanya akan menimbulkan karakter rendah dan ketiadaan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Pola berpikir feodalistik yg melihat manusia berdasarkan pangkat, gelar, jabatan, kedudukan, kekayaan adalah bagian pijakan trauma kultural masa lalu atas peristiwa-peristiwa yang tak terselesaikan. Ketakutan akan otoritas merupakan ciri perilaku feodalistik adalah buah dri trauma kolektif.
Ketika mentalitas adalah mentalitas yang di warnai akan trauma karna tak pernah diangkat dan dihadapi berbagai peristiwa negatif yang terjadi masa lalu, maka mentalitas demokratik pun tak akan berkembang. Dan ketika mentalitas demokratik tak ada, maka seluruh proses demokratis untuk mencari keadilan, kemakmuran dan kecerdasan bangsa akan pula terhambat. Demokrasi pun hanya akan terlihat sebagai prosedur dan sistem dan bukan dihayati secara kultural dan spiritual.

Yang terjadi kemudian adalah sistem demokrasi kita tetap beroperasi, tetapi dengan mentalitas yang takut akan perbedaan, takut akan otoritas, dan korupsi terus menggerogoti segi kehidupan bersama.

Demokrasi adalah sistem politik yang mesti dibangun terus-menerus. Ia membutuhkan dua hal, yakni mentalitas dan sistem tertentu. Mentalitas, berarti cara berpikir dan cara hidup demokratis. Sistem, berarti keberadaan peraturan, hukum, dan birokrasi yang menunjang demokrasi itu sendiri. Keduanya bisa dibangun, jika suatu masyarakat memiliki tradisi demokrasi yang kuat. Tradisi ini hanya mungkin ada, jika sistem pendidikan mengembangkan cara berpikir, cara hidup, dan kebiasaan yang menunjang demokrasi. Di atas tradisi semacam inilah, mentalitas dan sistem demokrasi bisa berdiri
Kant sendiri telah mengutarakan jauh, bawah politik adalah penghormatan pada hak-hak orang lain (manusia yang berasal dari 'dunia' berbeda) dan sebuah kewajiban yang bersifat mutlak, tanpa syarat dan mengikat. Dalam artian, politik dibagi menjadi dua sisi. Politik sebagai seni negosiasi yakni seni mengelola posisi dalam tata sosial dan politik sebagai moralitas yakni menjadi esensi dari politik.

Kita berharap, terus ada perbaikan dalam problematika bangsa Indonesia. Kita harus sepenuhnya berkomitmen membangun sistim politik kita menjadi lebih baik, merawat kewarasan untuk kepentingan rakyat, terus melahirkan terobosan hukum yang bermanfaat bagi rakyat, demi cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.