Suara Pembaharu ideas 2018

Bitung, suarapembaharu.com - Divonis satu tahun empat bulan penjara oleh mejalis hakim atas tuduhan tindak pidana menggunakan surat palsu dan penggelapan bakal diterima dengan lapang dada Tedy alias Ko’ Aso.


Namun, pengusaha perikanan Kota Bitung ini manyatakan bakal “blak-blakan” ke publik soal rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang digunakan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Bitung menvonis dirinya bersalah.

“Hukuman yang diputuskan hakim akan saya terima, tapi saya akan buka ke publik bagaimana permainan para jaksa dan hakim di Kota Bitung merekayasa hukum hingga menggunakan BAP rekayasa untuk menjatuhkan hukuman,” katanya, Selasa (26/02/2019).

Dirinya mengaku beberapa kali ditemui jaksa dan hakim agar mengakui semua isi BAP yang telah diutak-atik untuk menguntungkan mantan koleganya di PT Arta Samudera Pasifik, Candrawan dengan jaminan bebas bersyarat.

“Permintaan itu saya tolak karena BAP yang digunakan jaksa dan hakim tidak sesuai dengan BAP yang saya sampaikan di Polda Sulut atau dengan kata lain telah direkayasa,” ujar Ko'Aso.

Seorang Hakim yang juga merangkap sebagai Humas Pengadilan Negeri Bitung, Antonie Mona SH saat ditemui membeberkan bahwa putusan kepada Tedy alias Ko'Aso sudah dipertimbangkan matang-matang oleh majelis hakim.

"Jika tidak puas dengan putusan itu, masih ada upaya hukum dalam hal ini banding. Kan dalam KUHP jelas, setiap sidang putusan diberikan waktu selama tujuh hari untuk melakukan upaya banding," pungkasnya.

Saat ditanya soal dugaan apakah ada rekayasa Berita Acara Palsu (BAP) dalam sidang putusan tersebut, Antonie mengungkapkan belum ketahui secara pasti kasus ini dari awal karena dirinya bukan hakim dalam mengadili kasus Tedy.

"Tapi sebagai Humas Pengadilan Negeri Bitung saya melihat dari kacamata saya tidak ada putusan yang lahir dari BAP palsu, apalagi di zaman sekarang ini penuh dengan keterbukaan publik," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Bitung, Budi Kristiarso saat dikonfirmasi menjelaskan jika ada dalil dari Tedy BAP itu disusun berdasarkan tanda tangan yang tidak sah, itu merupakan ranah yang berbeda jika kita mengambil putusan yang kemarin.

"Sebab putusan kemarin sudah ditentutakan yang bersangkutan bersalah tentu itu merupakan fakta yang ada dalam persidangan," ucap Budi.

Nah, yang saya maksud dalam ranah berbeda dalam hal ini BAP direkayasa, kata Budi, biarlah yang bersangkutan ataupun kuasa hukum melakukan banding.

"Silakan laporkan bahwa BAP itu palsu, dan itu yang berwenang polisi. Jaksa itu bekerja sesuai berkas perkara yang masuk serta didalamnya sudah ada sumpah penyidik," ungkapnya.

Jika ada dalam mekanisme penyedikan yang bersangkutan merasa keberatan saat itu, lanjut Budi, kenapa yang bersangkutan tidak melakukan praperadila? agar supaya menentukan BAP itu sah atau tidak.

"Keberatan Tedy soal BAP yang kemarin itu tidak mempengaruhi keputusan, selain ada upaya hukum banding," pungkasnya.

Soal kabar angin ada oknum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut yang terlibat dalam 'deal-deal' dalam kasus itu, Budi menegaskan silakan laporkan.

"Kalau memang oknum 'jaksa' dalam hal ini penyalahgunaan kewenangan silakan silakan laporka. Justru itu adalah panggung buat kami dan bersangkutan dalam mencari kebenaran," pungkasnya. (Bersambung)

(YaserBaginda


Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.