Suara Pembaharu ideas 2018

Bitung, suarapembaharu.com - Salah satu praktisi hukum di Kota Bitung, Rendy Johanis Rompas menilai Bawaslu Bitung terlalu kaku dan kurang inovatif dalam menjalankan rugulasinya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan penanganan atas dugaan pelanggaran pemilu.

Rendy Johanis Rompis


Rendy menjelaskan, kasus atas dugaan ada oknum ASN yang tidak netral yang sempat viral di medsos serta menjadi berita hangat di media Cetak dan media Online terlalu lamban disikapi oleh Bawaslu Bitung.

"Padahal jelas dalam aturan Perbawaslu No 7 tahun 2018, Bawaslu bisa eksekusi laporan tanpa membuat laporan dugaan pelanggaran secara resmi dengan mengisi from B1," jelas Rendy, Selasa (12/02/2019).

Pintu masuk penanganan pelanggaran pemilu, kata Rendy, jelas dengan menjadikan informasi awal dengan melakukan investigasi yang hasilnya akan dituangkan dalam LHP dengan tindak lanjutnya melalui prosedur penanganan temuan pelanggaran pemilu sebagaimana disebut diatas.

"Kenapa harus dilayangkan surat kepada wartawan sebagai pelapor awal yang notabene mempunyai fungsi edukatif pemberitaan kepada publik?," tanya Rendy.

Jangan sampai, kata Rendy, publik menakar kasus ini seakan-akan sengajah di permainkan Bawaslu Bitung karena sudah ada kesepakatan dengan salah satu partai tertentu.

"Ini nantinya bisa merusak nama baik lembaga pengawasan pemilu karena ulah oknum-oknum tertentu," pungkasnya.

(YaserBaginda) 

Post a Comment

Suara Pembaharu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-KxCpQnd7tqI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAJk/t239p-tSaZY/s120-c/photo.jpg} Media Online, Suara Pembaharu. Menyajikan Informasi Aktual & Terpercaya. {facebook#http://facebook.com} {twitter#http://twitter.com} {google#http://google.com} {youtube#http://youtube.com} {instagram#http://instagram.com}
Powered by Blogger.